Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyoroti soal penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua yang molor. Menurutnya, pemprov tidak matang dalam proses perencanaan dalam mengatur program bantuan tersebut.
"Kalau perencanaan baik kan enggak mungkin ada keterlambatan. Warga bisa kecewa karena telat," ujar Gembong saat dihubungi, Jakarta, Kamis (30/4).
Gembong mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan penyaluran bansos kali ini ditunda sementara. Salah satunya faktor keterbatasan stok barang untuk sembako yang disediakan Pasar Jaya.
"Nah, ini buat pembelajaran pemprov supaya ke depan lebih baik perencanaannya. Distribusikan kapan barang ready kapan (diatur secara benar). Perjalanan (memakan) berapa waktu juga harus dihitung," jelas Gembong.
Baca juga : Antisipasi Lonjakan Tunawisma, DKI Koordinasi dengan Kemensos
Ia juga menyoroti soal isi paket sembako yang diberikan Pemprov DKI. Pada pemberian kali ini, Gembong mendorong agar ada penambahan isi paket bantuan tersebut untuk warga yang terdampak Covid-19.
Seperti diketahui, jumlah harga paket sembako sosial yang diberikan Pemprov DKI senilai Rp149.500 per paket. Isi paket sembako yang diberikan berupa beras 5 kilogram 1 karung, 2 kaleng sarden kecil, minyak goreng 0,9 lt 1 pouch, biskuit 2 bungkus, 2 masker kain, dan 2 sabun mandi batang. Tanpa uang tunai.
"Kalau bisa dikasih dua kali lipat (harga paket sembako) kan bisa jauh lebih banyak (isi sembako) itu,"pungkas Gembong.
Sejak 25 April, Pemprov DKI belum melaporkan perkembangan penyaluran bansos tahap kedua. Pasar Jaya menyebut hal itu disebabkan masih ada pengkajian penambahan data penerima bansos tahap kedua. (OL-7)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved