Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan realokasi APBD 2020 untuk menambah anggaran penanganan covid-19.
Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochammad Ardian, mengatakan menganggarkan total Rp 10,77 triliun dari hasil realokasi.
"Rinciannya, untuk bidang kesehatan sebanyak Rp 2,67 triliun, jaring pengaman sosial Rp 7,6 triliun dan dampak ekonomi Rp 500 miliar," ujar Ardian saat dikonfirmasi, Rabu (29/4).
Baca juga: Tidak Ada Uang Tunai, Berapa Nilai Paket Bantuan DKI?
Sementara itu, ada beberapa pengurangan yang dilakukan. Seperti, pengurangan anggaran belanja pegawai dari semula Rp 24,19 triliun menjadi Rp 19,14 triliun. Kemudian, ada pengurangan anggaran belanja barang dan jasa dari Rp 23,67 triliun menjadi Rp 11,22 triliun.
Pengurangan juga terjadi pada belanja modal, yang awalnya Rp 16,08 triliun menjadi Rp 500 miliar. Berikut, belanja lainnya yang semula Rp 28,89 triliun dipangkas menjadi Rp 4,89 triliun.
Ardian menekakan langkah pemangkasan turut mempertimbangkan pendapatan yang tidak mencapai target akibat pandemi covid-19. "Salah satunya, karena pendapatan asli daerah dan dana transfer yang berkurang," pungkasnya.
Baca juga: Sudah 101 Perusahaan Ditutup Akibat Langgar PSBB Jakarta
Tahun ini, Pemprov DKI rencananya mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 21 triliun. Sebesar Rp 4 triliun merupakan DBH triwulan IV 2019, yang mengalami penundaan pencairan.
Sementara Rp 17 triliun merupakan alokasi DBH tahun ini. Namun, karena pendapatan pemerintah pusat turun serta adanya kebijakan penanganan covid-19, alokasi DBH untuk DKI pun terkoreksi menjadi Rp 14 triliun pada tahun ini.(OL-11)
Tiga kali melanggar protokol kesehatan, jika kontestan itu terpilih, pelantikan yang bersangkutan ditunda 6 bulan untuk disekolahkan dalam jaringan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
MNC Group selaku pemilik hak eksklusif penayangan siaran langsung pertandingan Piala Asia U-23 2024 mengklarifikasi informasi soal pelarangan kegiatan nonton bareng.
Salah satu pemicu tingginya ketimpangan di desa ialah kesenjangan pengetahuan SDM.
KPU masih bisa melaksanakan pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
NIK akan melekat kepada setiap penduduk selamanya. Setelah meninggal dunia, NIK bahkan tetap menjadi milik penduduk tersebut.
APBD Jawa Barat 2024 akan difokuskan pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
Pemkot dan DPRD Kota Bandung berhasil enyelesaikan rancangan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved