Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tengah menanti cairnya dana bagi hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan. Anggaran DBH yang biasanya dicairkan dalam empat termin per triwulan itu akan digunakan untuk penanganan covid-19.
Rencananya tahun ini DBH untuk Pemprov DKI sebesar Rp21 triliun cair. Sebanyak Rp4 triliun merupakan DBH triwulan IV tahun lalu yang mengalami penundaan pencairan.
Sementara Rp17 triliun adalah DBH tahun ini. Namun, karena pendapatan pemerintah pusat turun serta adanya kebijakan untuk menangani covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat, DBH untuk DKI tahun ini pun terkoreksi menjadi Rp14 triliun.
"Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2020 yang mengoreksi pendapatan, maka DBU untuk provinsi juga turun. Untuk DKI turun dari Rp17 triliun menjadi Rp14 triliun," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam rapat Musrenbang DKI Jakarta melalui teleconference, Kamis (23/4).
Baca juga: Jadi Komisaris Utama BUMD Pangan, Apa Tugas Sudirman Said?
Ia kemudian meminta agar jajaran Pemprov DKI menyesuaikan rancangan APBD 2020 serta 2021 berdasarkan pengurangan ini.
Di sisi lain, Kemenkeu akan tetap mencairkan DBH yang seharusnya cair pada triwulan IV tahun lalu. Akan tetapi lagi-lagi nilainya harus merosot hanya 50% saja, yakni Rp2 triliun.
"Semoga dalam 1-2 hari ini bisa selesai proses pencairannya," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat bersama Tim Pengawas Penanggulangan Covid-19 DPR RI pernah meminta agar DBH segera dicairkan. Dana itu bisa menjadi angin segar bagi Pemprov DKI dalam menangani covid-19. Pasalnya pendapatan Pemprov DKI diprediksi akan turun hingga 53% terutama dari sektor pajak karena pelemahan ekonomi. (OL-14)
Saat ini petugas sedang berupaya menangani banjir kiriman yang terjadi di 51 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan mengoperasikan sejumlah pompa air.
Narasi sejarah Jakarta selama ini terlalu menonjolkan peran lokal dan mengabaikan kontribusi daerah lain.
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Justru Bandung, Jawa Barat, yang menempati posisi pertama sebagai kota termacet di dunia versi perusahaan teknologi geolokasi global.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengungkap selain Padel, lapangan atau lokasi olahraga lainnya juga telah dikenakan pajak 10%.
Warga Jakarta pernah menitipkan amanah kepada 10 kader terbaik Hanura untuk memperjuangkan hak dan aspirasi mereka di DPRD DKI
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved