Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
SEORANG Aparatur Sipil Negara (ASN) terdata menerima bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta. Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyebut ASN tersebut merupakan seorang pensiunan.
"Dia tercatat di data sumber sebagai penerima bantuan dari Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), statusnya pensiunan," terang Wibi kepada Media Indonesia, Jakarta, Rabu (22/4).
Baca juga: Cegah Masyarakat Mudik, Polda Metro Jaya Lakukan Penyekatan Jalan
Nama ASN itu terdata dalam penerima bansos yang tertuang di Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 386 tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial (Bansos) Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok selama pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI.
"Boleh saja dia menerima. Warga yang terdata di DTKS kan layak menerima bansos DKI," jelas Wibi.
Diketahui, Dinas Sosial menyatakan warga atau masyarakat yang terdata dalam DTKS ialah mereka yang menerima bantuan eksisting Kartu Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta (KJP Plus, KJMU, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas, Kartu Pemenuhan Kebutuhan Dasar (KSD) Anak, PMT-AS, dan Pangan Murah Jakarta).
Lalu, memiliki penghasilan kurang dari Rp 5 juta/ bulan, karena terkena PHK atau dirumahkan dengan pengurangan atau tidak menerima gaji. Mereka yang tutup usaha atau tidak bisa berjualan kembali. Serta Pendapatan atau omset berkurang drastis akibat pandemi Covid-19.
"Tidak ada masalah warga dengan kondisi ekonomi yang sesuai kriteria penerima bansos itu," pungkas Wibi.
Adapun salah satu isi dalam Kepgub 386/2020 itu ialah bentuk bantuan sosial berupa bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Isi bantuan bansos berupa sembako itu ialah beras, makanan protein dalam kaleng, makanan olahan dalam kemasan, alat kebersihan dan keamanan diri senila Rp149.500, termasuk biaya pengiriman dan pengemasan per paket per kepala keluarga. (OL-6)
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Nimbus berada pada kategori VUM, artinya sedang diamati karena lonjakan kasus di beberapa wilayah, namun belum menunjukkan bukti membahayakan secara signifikan.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved