Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
SEORANG Aparatur Sipil Negara (ASN) terdata menerima bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta. Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyebut ASN tersebut merupakan seorang pensiunan.
"Dia tercatat di data sumber sebagai penerima bantuan dari Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), statusnya pensiunan," terang Wibi kepada Media Indonesia, Jakarta, Rabu (22/4).
Baca juga: Cegah Masyarakat Mudik, Polda Metro Jaya Lakukan Penyekatan Jalan
Nama ASN itu terdata dalam penerima bansos yang tertuang di Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 386 tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial (Bansos) Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok selama pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI.
"Boleh saja dia menerima. Warga yang terdata di DTKS kan layak menerima bansos DKI," jelas Wibi.
Diketahui, Dinas Sosial menyatakan warga atau masyarakat yang terdata dalam DTKS ialah mereka yang menerima bantuan eksisting Kartu Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta (KJP Plus, KJMU, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas, Kartu Pemenuhan Kebutuhan Dasar (KSD) Anak, PMT-AS, dan Pangan Murah Jakarta).
Lalu, memiliki penghasilan kurang dari Rp 5 juta/ bulan, karena terkena PHK atau dirumahkan dengan pengurangan atau tidak menerima gaji. Mereka yang tutup usaha atau tidak bisa berjualan kembali. Serta Pendapatan atau omset berkurang drastis akibat pandemi Covid-19.
"Tidak ada masalah warga dengan kondisi ekonomi yang sesuai kriteria penerima bansos itu," pungkas Wibi.
Adapun salah satu isi dalam Kepgub 386/2020 itu ialah bentuk bantuan sosial berupa bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Isi bantuan bansos berupa sembako itu ialah beras, makanan protein dalam kaleng, makanan olahan dalam kemasan, alat kebersihan dan keamanan diri senila Rp149.500, termasuk biaya pengiriman dan pengemasan per paket per kepala keluarga. (OL-6)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved