Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI wilayah yang paling pertama menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pemprov DKI Jakarta menjadi yang pertama menyalurkan bantuan sosial (bansos).
Meski di awal Pemprov DKI yakin pendistribusian bansos akan berjalan lancar, faktanya di lapangan banyak ketidaksesuaian data penerima.
Selain itu, dari sisi pengemasan bansos, Perumda Pasar Jaya dinilai lamban sehingga penyaluran sempat tertunda.
Baca juga: NasDem Minta Penyaluran Bansos Tahap kedua di DKi Diperbaiki
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan anggota DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz pun menduga persiapan Pemprov DKI belum matang dalam menghadapi PSBB.
"Distribusi tidak tepat waktu. Ada penundaan sehingga masyarakat resah menunggu. Saya lihat dari stok yang belum siap dan pengemasannya juga butuh waktu. Ya saya kira persiapannya belum matang," kata Abdul Aziz saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (21/4).
Selain itu, ia melihat dari segi sosialisasi belum optimal dilakukan. Sehingga masyarakat kerap dibuat bingung karena bansos sampai tidak tepat waktu.
Pemprov pun cenderung tidak terbuka mengenai kendala yang dihadapi membuat kebingungan masyarakat terus berlanjut.
"Sosialisasi belum maksimal sehingga masyarakat masih bingung mengapa bansos yang diberikan tidak sesuai dengan yang mereka lihat di televisi. Lalu pendataan belum maksimal. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan belum dapat," ungkapnya.
Ia pun berharap perbaikan demi perbaikan dilakukan. Sehingga pemberian bansos bisa tepat waktu serta tepat sasaran. Terlebih banyak masyarakat yang terganggu ekonominya karena pendapatan berkurang sejak wabah covid-19. (OL-1)
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Pemprov DKI perlu menempatkan perlindungan warga Jakarta sebagai prioritas utama.
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menegaskan bahwa Indonesia perlu mengambil posisi yang tepat dan terukur dalam merespons mediasi Iran dan AS sejalan politik luar negeri bebas dan aktif.
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta merespons perkembangan kasus kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus yang diduga melibatkan oknum anggota Bais TNI.
Tema Ramadan sebagai bulan kemanusiaan dipilih untuk menegaskan bahwa Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai momentum ibadah personal, tetapi juga penguatan kepedulian sosial.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved