Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
SEBAGAI wilayah yang paling pertama menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pemprov DKI Jakarta menjadi yang pertama menyalurkan bantuan sosial (bansos).
Meski di awal Pemprov DKI yakin pendistribusian bansos akan berjalan lancar, faktanya di lapangan banyak ketidaksesuaian data penerima.
Selain itu, dari sisi pengemasan bansos, Perumda Pasar Jaya dinilai lamban sehingga penyaluran sempat tertunda.
Baca juga: NasDem Minta Penyaluran Bansos Tahap kedua di DKi Diperbaiki
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan anggota DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz pun menduga persiapan Pemprov DKI belum matang dalam menghadapi PSBB.
"Distribusi tidak tepat waktu. Ada penundaan sehingga masyarakat resah menunggu. Saya lihat dari stok yang belum siap dan pengemasannya juga butuh waktu. Ya saya kira persiapannya belum matang," kata Abdul Aziz saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (21/4).
Selain itu, ia melihat dari segi sosialisasi belum optimal dilakukan. Sehingga masyarakat kerap dibuat bingung karena bansos sampai tidak tepat waktu.
Pemprov pun cenderung tidak terbuka mengenai kendala yang dihadapi membuat kebingungan masyarakat terus berlanjut.
"Sosialisasi belum maksimal sehingga masyarakat masih bingung mengapa bansos yang diberikan tidak sesuai dengan yang mereka lihat di televisi. Lalu pendataan belum maksimal. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan belum dapat," ungkapnya.
Ia pun berharap perbaikan demi perbaikan dilakukan. Sehingga pemberian bansos bisa tepat waktu serta tepat sasaran. Terlebih banyak masyarakat yang terganggu ekonominya karena pendapatan berkurang sejak wabah covid-19. (OL-1)
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved