Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PEMPROV DKI Jakarta diminta jujur dan transparan dalam mengelola bantuan sosial (bansos) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian menyebut banyak warga yang mengeluhkan terkait lambannya bansos diberikan. Sebab, lewat dari jadwal yang ditentukan, bansos belum kunjung diterima sebagian masyarakat di wilayah tertentu.
Distribusi serta kesiapan Pemprov DKI pun dipertanyakan. Padahal sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengusulkan lockdown total wilayah Jakarta saat virus korona mulai bertambah di Jakarta dan menyatakan siap menanggung segala konsekuensi termasuk memberikan bansos pada masyarakat yang terdampak.
Baca juga: 1.114 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Penyakit Menular
"Mulai sekarang, Pemprov DKI harus terbuka mengenai data penerima. Data pun perlu diperbarui karena banyak warga yang seharusnya dapat tetapi belum mendapat bansos," kata Justin saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (18/4).
Tidak hanya itu, jajaran Tim Gugus Tugas Covid-19 DKI diharapkan mengumumkan secara rinci sebaran penerima bansos beserta waktunya.
Justin melihat, selama ini, pengumuman yang diberikan melalui konferensi pers atau rilis harian kepada media hanya sekadar formalitas. Di dalamnya tidak terlalu detail info mengenai cakupan area pemberian bansos.
"Disertai penjelasan kalau kuantitasnya terbatas, mohon pengertian, ini untuk yang paling membutuhkan, disertai dengan liputan orang-orang yang masuk kategori. Karena selama ini hanya diumumkan secara general, bilang pemerintah akan memberikan bantuan tanpa informasi klasifikasi. Sehingga banyak warga berpikir semua akan dapat," tukasnya.
Pemberian bansos pun bisa dikatakan lamban. Terbukti, hingga hari ke-9 pelaksanaan PSBB, baru 24% atau 300 ribu paket sembako yang didistribusikan. Padahal PSBB akan berakhir pada 23 April dan pendistribusian ditargetkan selesai pada 24 April. (OL-1)
PENGAMAT politik Adi Prayitno menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan total mendukung dan mengamankan jalan anaknya Kaesang Pangarep dalam perebutan kursi Ketua Umum PSI.
Jamiluddin menilai isu Jokowi ingin maju menjadi Ketum PSI hanya cek ombak. Ia mengatakan Jokowi ingin tahu seberapa besar para kader PSI masih mendukung dirinya.
Kaesang Pangarep mengeklaim akan banyak tokoh besar yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jika dirinya kembali terpilih sebagai ketua umum.
Kaesang Pangarep memastikan sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.
KAESANG Pangarep mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilu Raya 2025. Jika terpilih, ia akan melanjutkan kepemimpinannya di PSI.
LANGKAH Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipastikan pupus setelah Kaesang Pangarep mencalonkan diri.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Dalam Pergub yang baru tersebut, terdapat delapan bab yang mengatur pelaporan perkawinan, izin beristri lebih dari seorang atau poligami
DPRD DKI Jakarta mengumumkan penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakata melalui Rapat Paripurna pada Selasa (14/1)
DINAS Kesehatan Jakarta Barat menuturkan ada tiga kecamatan yakni Cengkareng, Kebon Jeruk dan Kalideres yang mencatat 700 lebih kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) selama 2024
Warga Jakarta diimbau agar berhati-hati dengan praktik politik uang, terlebih di masa tenang saat ini.
SEIRING dengan penerapan program tol laut, pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, terus ditingkatkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved