DPRD DKI Tak Perlu Setop Operasi KRL, Cukup Diawasi Ketat

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Judistira Hermawan, menilai tidak perlu menghentikan operasional Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini mengingat ada usulan kepala daerah dari Jawa Barat, yang meminta operasional KRL dihentikan sementara.

"Ya jangan dihentikan, dibatasi saja frekuensinya. Setiap gerbong diawasi ketat penumpangnya, misalnya duduknya diberi jarak. Mungkin saja orang-orang yang pakai KRL ini yang bekerja di 8 sektor usaha yang dikecualikan itu," ujar Judistira saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (16/4).

Menurutnya, pemerintah daerah harus memikirkan nasib warga yang masih harus bekerja selama PSBB, baik di wilayah Jakarta maupun di Bogor, Depok, dan Bekasi yang sudah menerapkan pembatasan sosial.

Seperti diketahui, ada sektor-sektor usaha yang dikecualikan alias diperbolehkan beroperasi selama PSBB, yakni instansi pemerintah pusat maupun daerah, kantor perwakilan diplomatik dan organisasi internasional, kantor BUMN atau BUMD.

Untuk di sekor swasta ada kesehatan, makanan dan minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan dan lainnya.

"Masih ada sektor usaha yang berjalan dan memang itu dampaknya untuk keberlangsung kehidupan masyarakat luas. Pangan utamanya. Opsi itu perlu dipertimbangkan," jelas Judistira.

Senada, Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak, juga melihat antrian yang berjubel di stasiun-stasiun kereta api yang perlu diawasi ketat.

"Segala pengorbanan masyarakat yang harus tinggal di rumah menjadi sia-sia karena penanggulangan tidak maksimal dari segi pengawasan jarak fisik itu," pungkas Gilbert. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria