Awasi Bansos, DPRD Teliti Laporan Realokasi APBD DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebut sudah mendapat laporan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait realokasi anggaran yang dilakukan untuk penanganan wabah covid-19 termasuk untuk pos pengeluaran bantuan sosial (bansos).

Taufik meyakini bansos sudah didistribusikan dengan baik. Namun, meski realokasi tidak perlu mekanisme pembahasan, ia mengaku akan tetap mengawasi penggunaan anggarannya.

"Saya kira sudah diputuskan. Kontrolnya tepat, dan yang paling penting pembagian bansos menjadi sesuatu yang tak bisa dianggap sepele. Secara simultan harus dipikirkan, dibarengi sama pencegahan," ungkap Taufik, Kamis (16/4).

Pemprov DKI menargetkan sebanyak 1,25 juta KK di Jakarta mendapat bantuan paket sembako selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sembako dibagikan pada 9-24 April.

Dari laporan yang ia terima, sejumlah anggaran dipastikan akan ditunda belanjanya karena harus digeser ke anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Baca juga: Hari Ini, Pemprov DKI Salurkan 114 Ribu Paket Bansos

"Karena BTT kan kecil. Jadi, harus ditambah. Yang pasti PMD untuk Jakpro buat Formula E, transportasi, perjalanan dinas, makan, minum, banyak yang dikurangi. Sejauh ini yang ketahuan Rp3 triliun itu," jelasnya.

Ia pun menegaskan anggaran itu perlu ditambah lagi apabila covid-19 tidak bisa tertangani dalam waktu cepat.

"Kita sih inginnya cepat, tapi kan kita juga harus antisipasi kalau lama," ungkap politikus Partai Gerindra itu.

Taufik juga mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang melakukan sejumlah langkah, misalnya meringankan denda akibat keterlambatan pembayaran PBB-P2 tagihan tahun 2019. Ini berguna menggenjot pembayaran PBB-P2 di tahun ini.

"Karena anggaran DKI Rp89,7 triliun ini kan bukan duit yang sudah ada. Duitnya itu harus sambil dicari. Nah, kita apresiasilah langkah pemutihan denda PBB-P2 itu supaya pendapatan bisa tetap masuk," tandasnya.