Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPRD DKI Jakarta bakal mengawasi ketat penyaluran program bantuan sosial yang diberikan Gubernur Anies Baswedan. Hasil rapat komisi E DPRD mengungkapkan tahap awal pembagian belum sepenuhnya merata atau tepat sasaran.
"Saya pastikan pengawasan dari kami, DPRD, ketat dalam hal ini karena ini adalan hak warga. Kami melihat banyak warga membutuhkan yang justru tidak dapat," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani dalam keterangan tertulis, Selasa (14/3).
Data Pemprov DKI Jakarta menyebutkan akan ada sebanyak 1,2 juta kepala keluarga (KK) yang akan mendapatkan Bansos tersebut. Namun, kata Zita, pembagian itu belum sepenuhnya merata.
Baca juga: 5 Kepala Daerah Bodebek Minta Commuter Line Setop Operasi
Ia mengaku banyak menerima keluhan soal kebenaran bansos tersebut, apakah jadi diberikan atau tidak.
"Bahkan tidak sedikit pihak RT sebagai penanggung jawab di lingkungan yang belum tahu informasi itu. Jangan sampai pemerintah tidak cukup memberikan bantuan selama PSBB," kata Zita.
Selain itu, ia juga mengkritisi isi paket sembako yang diberikan yang harusnya sehat. Serta distribusi sembako harus sesuai protokol kesehatan dengan menerapkan physical distancing atau menjaga jarak.
Sebelumnya, Dinas Sosial DKI meyebut bagi warga yang belum terdaftar ataupun tidak memiliki KTP/Identitas wilayah DKI Jakarta meski berdomisili di Jakarta, dapat segera melaporkan kepada RW setempat untuk kemudian mengisi formulir permohonan Bantuan Sosial PSBB Covid-19.
Warga wajib melampirkan surat keterangan domisili dari Ketua RT setempat serta wajib melampirkan surat Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) dari Perusahaannya bagi yang terkena PHK atau dirumahkan. (OL-1)
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Dalam Pergub yang baru tersebut, terdapat delapan bab yang mengatur pelaporan perkawinan, izin beristri lebih dari seorang atau poligami
DPRD DKI Jakarta mengumumkan penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakata melalui Rapat Paripurna pada Selasa (14/1)
DINAS Kesehatan Jakarta Barat menuturkan ada tiga kecamatan yakni Cengkareng, Kebon Jeruk dan Kalideres yang mencatat 700 lebih kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) selama 2024
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Warga Jakarta diimbau agar berhati-hati dengan praktik politik uang, terlebih di masa tenang saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved