Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
POLISI Lalu Lintas melarang para pengendara yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melintas di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (13/4) pagi.
Polisi mengarahkan pengendara tanpa masker maupun pelanggar ketentuan jumlah penumpang mobil untuk memutar balik kendaraan mereka.
Satu per satu pengendara yang terdeteksi petugas di lapangan disetop untuk diperiksa terkait kesiapan mereka mematuhi aturan PSBB.
Bahkan sejumlah pengendara motor terpaksa membeli masker di pedagang keliling yang berjualan di sekitar lokasi cek poin petugas dekat Simpang Jalan H Naman, Jakarta Timur.
Baca juga: Mulai Hari Ini, Pelanggar PSBB Wajib Isi Surat Pernyataan Polisi
"Belum tahu ada pemeriksaan ini. Ya terpaksa beli deh. Sebetulnya saya ada masker tapi ketinggalan karena harus buru-buru kerja," kata seorang pengendara bernama Arul, 30.
Setelah mengenakan masker, Arul kembali ke petugas polisi untuk menandatangani blanko pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo yang memimpin langsung operasi itu membenarkan ketentuan terkait sanksi bagi pelanggar PSBB diperketat mulai hari ini.
Meski tidak dilakukan penilangan dalam bentuk sanksi denda, polisi mewajibkan pengendara memenuhi ketentuan PSBB.
"Pelanggar kita arahkan mengisi blanko yang bentuknya mirip surat tilang, ada nama, identitas, ada pasal yang dilanggar, namun yang penting ada pernyataan tidak mengulangi perbuatannya lagi," kata Sambodo.
Hingga hari keempat penerapan PSBB, situasi lalu lintas di Jalan Raya Inspeksi Saluran Kalimalang, Duren Sawit, tampak ramai oleh pengendara dari arah Bekasi dan sekitarnya.
"Karena hari pertama kerja setelah tiga hari terakhir situasi lalin tidak banyak volumenya. Hari ini keadaan ramai lagi, tapi tingkat kepatuhan mereka semakin meningkat," ujarnya. (OL-1)
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Ledakan petasan di Pekalongan menewaskan remaja 14 tahun. Dua korban lain masih dirawat intensif, polisi lakukan penyelidikan.
Ketua YLBHI Muhamad Isnur menyoroti adanya perbedaan data terduga pelaku penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus yang diungkap oleh kepolisian dan TNI.
Kisah haru Aipda Arno di Manggarai, NTT. Berlutut sambil menangis demi memohon warga binaannya agar tidak bentrok. Simak aksi humanis sang polisi di sini
Menurut Oegroseno, semestinya hal-hal seperti ini tidak terjadi, karena tak diatur oleh KUHAP.
Trunoyudo menyebutkan bahwa momentum bulan suci Ramadan turut melandasi semangat kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan melakukan introspeksi diri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved