Kritik Soal Bansos, Politisi PDIP Minta Anies Contoh Ganjar

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjutak mengkritik pemberian bantuan sosial (bansos) oleh Gubernur Anies Baswedan.

Menurutnya, dalam menangani bantuan sosial perlu memperhatikan skala prioritas masyarakat terdampak virus korona atau covid-19, yakni jumlahnya sekitar 10%-20% dari masyarakat dengan strata ekonomi paling bawah.

"Data ini dapat diperoleh dari desil 10 atau desil 20 bila punya data kependudukan yang baik. Hal ini yang dilakukan oleh Gubernur Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Ada prioritas penerima bansos bagi mereka yang paling membutuhkan," kata Gilbert kepada Media Indonesia, Jakarta, Minggu (12/4).

Anggota FPDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjutak. (Dok www.dprd-dkijakartaprov.go.id)

Gilbert juga menuding, dalam pemberian bansos, Anies abai terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) 33 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta.

Baca juga: Rabu (15/4), Depok Terapkan PSBB

Ia menyebut pada pasal 21 dalam pergub itu seharusnya pembagian bantuan sosial dilakukan saat PSBB berlangsung, yakni pada (10/4) hingga (23/4).

"Pembagian sudah berlangsung tanpa skala prioritas dan tanpa SK Gub untuk daftar penerima. Pemberian itu juga malah sehari lebih awal atau pada Kamis Sore (9/4) sebelum pemberlakuan PSBB," kata dia.

Gilbert juga mempertanyakan jumlah bantuan yang diterima warga terdampak covid-19. Ia masih menanyakan, apakah bantuan diberikan langsung sebesar Rp600 ribu atau Rp149.500 per minggu.

"Mengingat DKI paling gencar meminta PSBB, maka seharusnya data ini sudah siap sewaktu mengajukan ke Kemenkes," pungkas Gilbert. (X-15)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Henri Siagian