Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PARTAI Nasional Demokrat (NasDem) menilai salah satu satu poin krusial yang harus segera dirumuskan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ialah bantuan sosial (bansos) kepada warga Jakarta paling terdampak.
Hal itu ditekankan Ketua Fraksi NasDem, Wibi Andrino. Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, ada sekitar 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang dikategorikan berpotensi menerima bantuan.
Dari data itu, 1,1 juta warga ternyata memang sudah mendapatkan bantuan rutin dan sebanyak 2,6 juta warga terdata sebagai penduduk rentan miskin.
Baca juga: Jakarta Terapkan PSBB, Stok Pangan Dipastikan Aman
“Program sosial ini harus disegerakan, agar saudara-saudara di Jakarta tidak terlalu terkena dampak,” ujar Wibi dalam keterangan resmi, Kamis (9/4).
Wibi meminta warga disiplin dalam menjalankan penerapan PSBB yang dimulai Jum’at (10/4) besok. Pemprov DKI dan instansi terkait harus tegas memberikan sanksi bagi warga yang melanggar aturan selama PSBB.
“Warga Jakarta juga harus peduli dengan mematuhi aturan PSBB. Sebisa mungkin tinggal di rumah. Kalau pun terpaksa keluar harus benar-benar menjaga jarak," pungkas Wibi.
NasDem dikatakannya mendukung penerapan PSBB di wilayah Ibu kota. Pihaknya bakal merumuskan program pro rakyat selama kebijakan PSBB diterapkan.(OL-11)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved