Politisi NasDem Desak Anies Terapkan PSBB di Jakarta Hari ini

PROVINSI DKI Jakarta sudah bisa menerapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) setelah disetujui Menteri Kesehatan.

Politisi Partai NasDem Willy Aditya menyerukan agar DKI bisa segera melaksanakan status tersebut.

"Yang pasti DKI harus segera melaksanakan yang sudah disetujui oleh Menkes. Kalau bisa hari ini," kata Willy dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Selasa (7/4).

Dia meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan tim tidak lagi menunda-nunda mengambil keputusan.

"Ini sudah terlalu lama. Saya harap Pak Anies bisa cepat mengeksekusinya sesegera mungkin. Toh, sejak pengajuan, DKI pasti sudah menghitung yang akan diterapkan. Jadi dalam hemat saya, PSBB di DKI harus bisa diterapkan sesegera mungkin," kata Willy.

Dia melanjutkan, karena ini skala besar DKI harus bisa memperjelas pembatasan yang sudah berlangsung sejauh ini. Baik menambah skala waktu maupun derajat ketetapannya.

"Misalnya, libur sekolah harus diperpanjang lagi. Work from home (WFH) harus sudah menjadi perintah atau kewajiban bagi seluruh perkantoran di DKI. Pemprov sudah harus menyiapkan segala konsekuensi terkait dengan kewajiban ini. Termasuk jika ada yang melanggarnya," tuturnya.

Angkutan publik juga harus diatur sedemikian rupa sehingga tetap menerapkan physical distancing di dalamnya, entah itu MRT, TransJakarta, atau KRL.

Willy tetap menganjurkan agar jumlah armada dan waktu operasi tetap seperti biasa agar tetap terjadi jarak fisik antarpenumpang.

Termasuk, angkutan umum antarkota antarprovinsi. Dalam hematnya, DKI bisa mengajukan inisiatif agar di dalam angkutan umum antarkota antarprovinsi bisa menerapkan physical distancing.

Apalagi, lanjut dia, jika Pemprov DKI tidak bisa menerapkan larangan mudik. "Jika bisa, lebih bagus jika mudik dilarang untuk sementara waktu," imbuhnya.

Willy melanjutkan, dalam kegiatan sosial, larangan berkumpul atau berkerumun harus diperjelas batas-batasnya. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga. Kegiatan apa saja yg masih boleh dan sudah dilarang.

"Acara tablig akbar saya kira sudah tidak boleh ada lagi, seperti halnya salat jumat. Salat lima waktu juga mestinya bisa diatur safnya sehingga terjadi physical distancing. Demikian juga dengan teknis peribadatan agama lainnya. Syukur semua warga bisa diperintahkan untuk beribadah di rumah masing masing."

Baca juga: Menkes Setujui PSBB Jakarta, Tidak Termasuk Bodetabek

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR itu menekankan agar Pemprov DKI memberi perhatian lebih terhadap tidak pasar tradisional.

"Saya kira Pemprov DKI harus segera merumuskan bagaimana agar meskipun pasar tetap buka, physical distancing terjadi. Terutama pasar tradisional. Kalau pasar swalayan relatif lebih bisa dan longgar. Pasar tradisional ini yang perlu perhatian khusus agar tidak malah menjadi ruang penularan secara masif," ucapnya.

Baca juga: Polri Siap Kawal PSSB di DKI Jakarta

Untuk kebutuhan tersebut, Pemprov DKI juga harus bisa bekerja sama dan mengoptimalkan tenaga keamanan yang ada.

"Jangan lupakan TNI. Optimalkan mereka. TNI punya apa yang disebut operasi militer selain perang (OMSP). Di momen seperti inilah OMSP bisa dioptimalkan," ungkapnya.

Baca juga: Ditetapkan PSBB, Dishub DKI Bakal Masif Batasi Kendaraan

Terakhir, sosialisasi atas pemberlakuan PSBB. Willy mengingatkan agar hal ini menjadi aspek yang diperhatikan oleh Pemprov agar semua warga DKI tahu dan paham mengapa ada PSBB dan apa saja konsekuensinya jika terjadi pelanggaran terhadapnya.

"Menurut saya, itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemprov DKI dalam waktu segera ini," tutupnya. (X-15)