Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
SEMPAT meminta penundaan pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta akhirnya memberikan suaranya dalam pemilihan tersebut.
Ketua panitia pemilihan (panlih) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Farazandi Fidinansyah memanggil satu persatu anggota Fraksi PKS untuk mencoblos salah satu calon wagub.
Sebelum pemilihan, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin membenarkan pihaknya bakal hadir dalam rapat paripurna pemilihan wagub di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4).
"Insya Allah hadir," singkat Arifin kepada Media Indonesia.
Baca juga: PSI Menyayangkan Panitia Membatasi Media dalam Pilwagub DKI
Arifin sempat meminta agar pemilihan wagub ditunda hingga masa tanggap darurat covid-19 selesai pada 19 April mendatang.
"Kami hormati surat edaran gubernur soal tanggap darurat korona. Jadi, sebagai wakil rakyat DPRD harus beri keteladanan dalam hal ini," kata Arifin saat dihubungi, Jumat (3/4) lalu.
Sejawat Arifin, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Nasrullah mengaku mengirimkan pesan whatsapp kepada seluruh pimpinan DPRD DKI dan anggota meminta penundaan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. (OL-1)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved