1.512 Perusahaan Terapkan WFH, NasDem: Jangan Imbauan Saja!

Sebanyak 1.512 perusahaan dengan 517.743 tenaga kerja sudah menerapkan imbauan untuk bekerja di rumah atau work from home (WFH). Ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus korona.

Menurut Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino, perlu ada aturan agar banyak perusahaan yang menerapkan WFH.

"Perlu ada aturan yang jelas dan tegas. Enggak bisa cuma imbauan saja," kata Wibi kepada Media Indonesia, Jakarta, Senin (23/3).

Wibi mengatakan masih ada pekerja seperti SPG mall atau pelayan toko yang harus masuk kerja karena perintah perusahaan tersebut.

Seperti diketahui, Jakarta merupakan kota yang paling banyak menyumbang pasien positif covid-19 di Indonesia. Per hari ini, jumlah pasien positif virus covid-19 di Ibu kota mencapai 356 orang.

"Kasihan pekerja seperti itu. Yang masih masuk kerja karena dipaksa oleh manager. Itu terjadi di mall-mall seperti contoh di MOI," kata Wibi.

Baca juga: YLKI: Kepadatan Penumpang KRL karena Belum Semua Karyawan WFH

Diketahui, dari data Statistik Ketenagakerjaan DKI, jumlah angkatan kerja yang ada di DKI Jakarta tahun 2019 sebanyak 5.157.878 orang dan yang bekerja sebanyak 4.83.6977 orang.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menuturkan keputusan membuat aturan yang tegas untuk perusahaan yang menerapkan WFH, bukan kewenangan pihaknya.

"Kewenangan untuk itu ada di pemerintah pusat. Kami hanya bersifat imbauan," jelas Andri.

Adapun imbauan WFH tertuang dalam Surat Edaran Nomor 3590/SE/2020 tentang tindak lanjut seruan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menerbitkan Seruan Nomor 6 Tahun 2020 tentang penghentian sementara kegiatan perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran virus korona (covid-19).

Dalam seruan tersebut disebutkan semua perusahaan diminta melaksanakan arahan gubernur untuk mengatur tenaga kerja, agar bisa melaksanakan kegiatan dari rumah.

Namun, tertulis juga bidang perusahaan tertentu yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat bisa tidak menerapkan WFH. Misalnya, bidang kesehatan, bidang pangan atau kebutuhan pokok, bidang energi, bidang jasa keuangan dan siatem pembayaran, untuk mengatur kegiatan bekerja di kantor. (OL-14)