Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta berencana melakukan pemanggilan kepada jajaran direksi Perumda Sarana Jaya. Pemanggilan itu dilakukan untuk mengetahui detail pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim Polri kepada jajaran Perumda Sarana Jaya terkait proses pembangunan rumah down payment (DP) Rp0.
Kepala BP BUMD DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan belum ada jajaran Perumda Sarana Jaya yang melapor pada BP BUMD terkait pemanggilan itu.
"Saya belum ada update-nya. Belum, belum sampai di BP BUMD. Makanya ini kita mau minta laporannya," kata Faisal saat dikonfirmasi, Kamis (12/3).
Baca juga: Ada Dugaan Korupsi, Program DP Rp0 Anies Diselidiki
Meski mendesak, Faisal menyebut pemanggilan akan dilakukan dengan menyesuaikan jadwal para direksi dan jajaran BP BUMD.
"Ya menyesuaikan waktunya. Mudah mudahan bisa secepatnya," tandas Mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI itu.
Sebelumnya, Humas Perumda Sarana Jaya Keren Margareth Vicer membenarkan ada jajaran Perumda Sarana Jaya yang dipanggil Bareskrim Mabes Polri. Mereka diperiksa terkait pengadaan lahan di antaranya pengadaan lahan untuk program janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni rumah DP Rp0.
Saat ini, rumah DP Rp0 yang sudah selesai dibangun ialah di Nuansa Klapa Village, Jakarta Timur dengan jumlah unit 780.
Saat ini, Perumda Sarana Jaya sedang proses membangun rumah DP Rp0 lainnya di Cilangkap, Jakarta Timur. (OL-14)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Jakhabitat yang diluncurkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2022, adalah sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan akses terhadap hunian di Jakarta.
DPRD DKI Jakarta meminta agar program rumah DP nol rupiah dicoret dari program Pemprov DKI Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merubah nomenklatur atau tata nama program rumah DP 0 rupiah jadi Hunian Terjangkau Milik.
Perubahan nama program DP nol rupiah ini sebelumnya diketahui dari unggahan akun resmi Instagram Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono akan menindaklanjuti dugaan praktek swa rumah dp Rp0 (nol rupiah) di Pondok Kelapa, Tower Samawa.
Pihaknya hanya akan fokus untuk memasarkan Nuansa Cilangkap dan Pondok Kelapa tahap dua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved