Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki banjir yang berulang kali melanda wilayah Ibu Kota.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan pihaknya berupaya memanggil semua pemangku kepentingan terkait. Tidak terkecuali, para pemimpin Ibu Kota terdahulu seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Sebenarnya, terkait masalah banjir semua kita panggil. Kan sejumlah indikasi masalah sudah saya dapat. Soal got mampet, pintu air bermasalah, hingga alat-alat tidak siap. Beli banyak enggak dirawat. Nah, itu bagaimana. Terus bagaimana peta strateginya SKPD Sumber Daya Air mengenai layout daerah macet itu harus tahu," jelas Prasetio di Gedung DPRD DKI, Selasa (3/3).
Baca juga: Anies Kekeh Banjir Jakarta Karena Curah Hujan Tinggi
Pemanggilan diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menangani persoalan banjir. Pansus dipastikan hanya melakukan pembahasan guna menyelidiki masalah banjir. Sehingga, bisa mencari solusi bersama terkait bencana yang kerap terjadi tiap musim hujan.
Dengan segala upaya, lanjut Prasetio, genangan banjir memang tidak bisa hilang 100%. Namun, dia menegaskan jika upaya pengendalian banjir yang dilakukan pemerintah tepat, seharusnya bencana banjir semakin menurun. Bukannya terus terjadi berulang kali di wilayah yang sama.
"Iya cari solusi bareng-bareng. Karena masalah banjir Jakarta pasti bisa minimalisasi," tukasnya.
Terhitung sejak awal tahun, Jakarta sudah dilanda banjir sebanyak tujuh kali. Pada 25 Februari lalu, banjir merendam 200 RW dan menyebabkan 15 ribu warga mengungsi.(OL-11)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Ketegasan yang tidak konsisten dapat merusak iklim investasi dan menimbulkan ketidakpastian dunia usaha.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segel tiga toko Tiffany & Co di Jakarta terkait dugaan penyelundupan dan praktik underinvoicing impor barang mewah.
EKOSISTEM olahraga di Jakarta disebut memiliki potensi untuk mendukung DKI sebagai salah satu destinasi sport tourism global. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
APUDSI adakan Rakernas & HUT ke-1 di Jakarta, fokus konsolidasi ekonomi desa, digitalisasi produk, dan penguatan ketahanan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved