Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
DPRD DKI Jakarta berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki banjir yang berulang kali melanda wilayah Ibu Kota.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan pihaknya berupaya memanggil semua pemangku kepentingan terkait. Tidak terkecuali, para pemimpin Ibu Kota terdahulu seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Sebenarnya, terkait masalah banjir semua kita panggil. Kan sejumlah indikasi masalah sudah saya dapat. Soal got mampet, pintu air bermasalah, hingga alat-alat tidak siap. Beli banyak enggak dirawat. Nah, itu bagaimana. Terus bagaimana peta strateginya SKPD Sumber Daya Air mengenai layout daerah macet itu harus tahu," jelas Prasetio di Gedung DPRD DKI, Selasa (3/3).
Baca juga: Anies Kekeh Banjir Jakarta Karena Curah Hujan Tinggi
Pemanggilan diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menangani persoalan banjir. Pansus dipastikan hanya melakukan pembahasan guna menyelidiki masalah banjir. Sehingga, bisa mencari solusi bersama terkait bencana yang kerap terjadi tiap musim hujan.
Dengan segala upaya, lanjut Prasetio, genangan banjir memang tidak bisa hilang 100%. Namun, dia menegaskan jika upaya pengendalian banjir yang dilakukan pemerintah tepat, seharusnya bencana banjir semakin menurun. Bukannya terus terjadi berulang kali di wilayah yang sama.
"Iya cari solusi bareng-bareng. Karena masalah banjir Jakarta pasti bisa minimalisasi," tukasnya.
Terhitung sejak awal tahun, Jakarta sudah dilanda banjir sebanyak tujuh kali. Pada 25 Februari lalu, banjir merendam 200 RW dan menyebabkan 15 ribu warga mengungsi.(OL-11)
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved