Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil gubernur (cawagub) yang diusulkan Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, menyebut, fasilitas di DPRD DKI lebih tinggi dan enak ketimbang di DPR RI. Hal ini ia disampaikan saat sowan ke Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/2).
"Saya dengar-dengar lebih enak di DPRD DKI. Memang tunjangan rumah di DPRD berapa?" tanya Riza kepada perwakilan Fraksi PAN dan Gerindra.
"Lumayan besar pak," sahut salah satu perwakilan Fraksi PAN.
Riza lalu membeberkan jika tunjangan rumah untuk anggota DPR RI hanya Rp20 juta. Pun mengatakan tunjangan mobil juga kecil.
"Saya kira di (DPRD) DKI lebih besar. Di DPRD dan Pemprov DKI lebih peduli terhadap fasilitas yang dibutuhkan," kata Riza.
Ia juga menambahkan aspirasi dari anggota DPR RI susah untuk diwujudkan dalam pimpinan rapat. Riza juga menyinggung soal ruangan kerja di DPR yang sempit.
"Ruangan di DPR RI itu berapa ya 4x6 meter diisi anggota dewan, lima tenaga ahli, dua asisten pribadi, ada 7 orang di satu ruangan. Jadi, kecil sekali," imbuh Riza.
Baca juga: Sowan, Cawagub Riza Patria Dapat Lampu Hijau dari Fraksi PAN
Dalam perkenalan menjadi cawagub, ia tidak menyinggung soal visi misi apa yang akan dibawa jika terpilih. Pasalnya, ia menyebut dirinya sebagai cawagub pergantian antar waktu (PAW) tidak ikut merumuskan visi misi bersama Gubernur Anies Baswedan.
"Tugas saya hanya membantu ya. Apakah 23 program kerja sudah dijanjikan itu kita lakukan percepatan. Mudah-mudahan adanya wagub bisa diselesaikan secara baik yang dicanangkan oleh Pak Anies dan ditetapkan oleh DPRD," tutur Riza.
Riza berpeluang mendapat 9 suara dari Fraksi Partai Amanat Nasional dalam pemilihan cawagub. Hal ini terlihat dari pernyataan Ketua Fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim.
"Insha Allah kami terus bersama Gerindra, kami kompak lah," kata Lukmanul.(OL-5)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved