Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
CALON wakil gubernur (cawagub) yang diusulkan Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, menyebut, fasilitas di DPRD DKI lebih tinggi dan enak ketimbang di DPR RI. Hal ini ia disampaikan saat sowan ke Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/2).
"Saya dengar-dengar lebih enak di DPRD DKI. Memang tunjangan rumah di DPRD berapa?" tanya Riza kepada perwakilan Fraksi PAN dan Gerindra.
"Lumayan besar pak," sahut salah satu perwakilan Fraksi PAN.
Riza lalu membeberkan jika tunjangan rumah untuk anggota DPR RI hanya Rp20 juta. Pun mengatakan tunjangan mobil juga kecil.
"Saya kira di (DPRD) DKI lebih besar. Di DPRD dan Pemprov DKI lebih peduli terhadap fasilitas yang dibutuhkan," kata Riza.
Ia juga menambahkan aspirasi dari anggota DPR RI susah untuk diwujudkan dalam pimpinan rapat. Riza juga menyinggung soal ruangan kerja di DPR yang sempit.
"Ruangan di DPR RI itu berapa ya 4x6 meter diisi anggota dewan, lima tenaga ahli, dua asisten pribadi, ada 7 orang di satu ruangan. Jadi, kecil sekali," imbuh Riza.
Baca juga: Sowan, Cawagub Riza Patria Dapat Lampu Hijau dari Fraksi PAN
Dalam perkenalan menjadi cawagub, ia tidak menyinggung soal visi misi apa yang akan dibawa jika terpilih. Pasalnya, ia menyebut dirinya sebagai cawagub pergantian antar waktu (PAW) tidak ikut merumuskan visi misi bersama Gubernur Anies Baswedan.
"Tugas saya hanya membantu ya. Apakah 23 program kerja sudah dijanjikan itu kita lakukan percepatan. Mudah-mudahan adanya wagub bisa diselesaikan secara baik yang dicanangkan oleh Pak Anies dan ditetapkan oleh DPRD," tutur Riza.
Riza berpeluang mendapat 9 suara dari Fraksi Partai Amanat Nasional dalam pemilihan cawagub. Hal ini terlihat dari pernyataan Ketua Fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim.
"Insha Allah kami terus bersama Gerindra, kami kompak lah," kata Lukmanul.(OL-5)
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Sikap PDIP yang memutuskan menjadi penyeimbang pemerintah perlu didukung.
Sikap tersebut dinilai bentuk objektivitas yang perlu ditegakkan. Apabila ada koreksi untuk pemerintah, maka PDI Perjuangan bisa memainkan perannya.
Eddy mengatakan biasanya anggota DPR, DPRD provinsi, serta kabupaten/kota dapat bekerja secara tandem untuk sukses di pemilu serentak
Wildan juga mengalami pemerasan hingga Rp500 juta untuk membiayai pesta seniornya.
ANGGOTA Komisi IV DPR, Ajbar Abdul Kadir, memastikan mencapai target yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
KETUA Umum PKB Muhaimin Iskandar merespons dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto pada pilpres 2029
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved