Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil gubernur (cawagub) yang diusulkan Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, menyebut, fasilitas di DPRD DKI lebih tinggi dan enak ketimbang di DPR RI. Hal ini ia disampaikan saat sowan ke Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/2).
"Saya dengar-dengar lebih enak di DPRD DKI. Memang tunjangan rumah di DPRD berapa?" tanya Riza kepada perwakilan Fraksi PAN dan Gerindra.
"Lumayan besar pak," sahut salah satu perwakilan Fraksi PAN.
Riza lalu membeberkan jika tunjangan rumah untuk anggota DPR RI hanya Rp20 juta. Pun mengatakan tunjangan mobil juga kecil.
"Saya kira di (DPRD) DKI lebih besar. Di DPRD dan Pemprov DKI lebih peduli terhadap fasilitas yang dibutuhkan," kata Riza.
Ia juga menambahkan aspirasi dari anggota DPR RI susah untuk diwujudkan dalam pimpinan rapat. Riza juga menyinggung soal ruangan kerja di DPR yang sempit.
"Ruangan di DPR RI itu berapa ya 4x6 meter diisi anggota dewan, lima tenaga ahli, dua asisten pribadi, ada 7 orang di satu ruangan. Jadi, kecil sekali," imbuh Riza.
Baca juga: Sowan, Cawagub Riza Patria Dapat Lampu Hijau dari Fraksi PAN
Dalam perkenalan menjadi cawagub, ia tidak menyinggung soal visi misi apa yang akan dibawa jika terpilih. Pasalnya, ia menyebut dirinya sebagai cawagub pergantian antar waktu (PAW) tidak ikut merumuskan visi misi bersama Gubernur Anies Baswedan.
"Tugas saya hanya membantu ya. Apakah 23 program kerja sudah dijanjikan itu kita lakukan percepatan. Mudah-mudahan adanya wagub bisa diselesaikan secara baik yang dicanangkan oleh Pak Anies dan ditetapkan oleh DPRD," tutur Riza.
Riza berpeluang mendapat 9 suara dari Fraksi Partai Amanat Nasional dalam pemilihan cawagub. Hal ini terlihat dari pernyataan Ketua Fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim.
"Insha Allah kami terus bersama Gerindra, kami kompak lah," kata Lukmanul.(OL-5)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved