Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI D DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) untuk mengklarifikasi proyek penataan kawasan Monumen Nasional.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menyebut hal-hal yang ingin diketahui di antaranya seperti proses pembangunan, detail anggaran serta kejelasan mengenai kontraktor.
"Kita di Komisi D itu memanggil Dinas Citata untuk memberikan penjelasan tentang ini, hari Rabu, besok. Kita sudah layangkan undangannya hari Senin, meeting-nya kalau tidak salah jam 10.00 WIB," ungkap Justin saat dihubungi, Selasa (21/1).
Hal yang dipersoalkan mengenai pembangunan yang dilanjutkan hingga tahun ini. Padahal anggaran diajukan untuk single year yang mengharuskan proyek selesai dalam tahun yang sama dengan penandatanganan kontrak.
"Saya kurang tahu ada adendum atau perpanjangan atau tidak. Tapi ini harus dipertanyakan apakah anggaran sudah dibayarkan apa tidak, karena pengerjaan kan belum selesai. Lalu termin pembangunannya seperti apa," tuturnya.
Baca juga: Revitalisasi Monas Picu Masalah
Justin yang juga politikus Partai Solidaritas Indonesia ingin mengetahui detail proses lelang. Sebab dalam pagu anggaran penataan kawasan Monas yang diajukan pada APBD 2019 terlampir nilai proyek Rp147 miliar. Sementara, penawaran pemenang lelang Rp64 miliar. Dinas Citata pun menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp71,3 miliar.
"Saya tidak bisa berkomentar banyak itu karena kita belum tahu dia anggaran segitu untuk pembangunan per fase atau apa," tegasnya.
Sebelumnya, muncul polemik terhadap penataan kawasan Monas yang menelan anggaran Rp71,3 miliar dan menebang sebanyak 190 pohon. Komisi B DPRD DKI Jakarta tidak merestui terhadap penebangan 190 pohon itu.(OL-5)
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Revitalisasi mesti diarahkan pada konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD).
Mendikdasmen menegaskan revitalisasi diprioritaskan bagi sekolah di daerah terdampak bencana, dan sekolah terpencil serta sekolah rusak.
Pelaksanaan revitalisasi tahun 2025 dilakukan dengan sistem swakelola, dengan total progres 95 persen terselesaikan dari total 16.171 penerima manfaat program.
Pasar Baru masih memiliki kesan usang atau 'jadul' yang memerlukan sentuhan modernisasi, mulai dari estetika visual hingga infrastruktur pendukung.
Dengan integrasi moda transportasi yang kuat, Kota Tua tidak hanya akan menjadi destinasi wisata statis, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru bagi Jakarta.
Revitalisasi yang telah direncanakan selama lebih dari satu dekade ini merupakan proyek strategis yang melibatkan kolaborasi lintas instansi dan berbagai disiplin ilmu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved