Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut program naturalisasi tidak bisa diterapkan di semua daerah aliran sungai (DAS) di Ibu Kota.
Ia menyebut kedisiplinan warga menjadi musabab naturalisasi tidak bisa diterapkan di semua wilayah. Menurutnya, saat naturalisasi kedisiplinan warga menjadi kunci pemeliharaan sungai agar bisa maksimal menampung air.
Lahan kanan kiri tepi sungai yang dinaturalisasi harus dijaga agar bersih dari sampah.
"Kalau naturalisasi ada tempat yang bisa dinaturalisasi, ada juga tempat yang enggak bisa dinaturalisasi. Karena sekali lagi kedisplinan masyarakat di Jakarta ini kalau melihat kali tempatnya buang-buang sampah, buang tempat tidur, semua dibuang di situ," kata Prasetyo kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/1).
Baca juga: Partisipasi Warga Cegah Banjir Dikebiri Pergub
Selain itu, naturalisasi tidak bisa menjadi solusi cepat untuk mengalirkan air dalam volume yang sangat besar seperti yang kerap terjadi di Jakarta ketika puncak musim hujan tiba. Oleh sebab itu, naturalisasi cocok diterapkan di sungai-sungai kecil serta saluran penghubung.
Sementara itu normalisasi menjadi pilihan yang tepat diterapkan di sungai-sungai utama guna mengendalikan volume air agar tidak meluap ke permukiman warga dan mengalirkan dengan cepat volume air yang besar ke laut.
"Ada daerah di Jakarta Timur dekat Cijantung sana memang itu enggak bisa, itu baru naturalisasi. Di zaman Pak Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot juga ada naturalisasi, bukan tidak ada lho. Tapi kan yang di daerah tengah kotanya harus dialirkan. Air harus dibuangnya ke sungai, bukan dibuang ke kampung orang," tukasnya. (OL-1)
Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat, hingga Kamis (14/8) pagi, jumlah masyarakat yang mendaftar dalam rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) sudah mencapai 20 ribu orang.
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19–20 Agustus 2025.
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved