Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut program naturalisasi tidak bisa diterapkan di semua daerah aliran sungai (DAS) di Ibu Kota.
Ia menyebut kedisiplinan warga menjadi musabab naturalisasi tidak bisa diterapkan di semua wilayah. Menurutnya, saat naturalisasi kedisiplinan warga menjadi kunci pemeliharaan sungai agar bisa maksimal menampung air.
Lahan kanan kiri tepi sungai yang dinaturalisasi harus dijaga agar bersih dari sampah.
"Kalau naturalisasi ada tempat yang bisa dinaturalisasi, ada juga tempat yang enggak bisa dinaturalisasi. Karena sekali lagi kedisplinan masyarakat di Jakarta ini kalau melihat kali tempatnya buang-buang sampah, buang tempat tidur, semua dibuang di situ," kata Prasetyo kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/1).
Baca juga: Partisipasi Warga Cegah Banjir Dikebiri Pergub
Selain itu, naturalisasi tidak bisa menjadi solusi cepat untuk mengalirkan air dalam volume yang sangat besar seperti yang kerap terjadi di Jakarta ketika puncak musim hujan tiba. Oleh sebab itu, naturalisasi cocok diterapkan di sungai-sungai kecil serta saluran penghubung.
Sementara itu normalisasi menjadi pilihan yang tepat diterapkan di sungai-sungai utama guna mengendalikan volume air agar tidak meluap ke permukiman warga dan mengalirkan dengan cepat volume air yang besar ke laut.
"Ada daerah di Jakarta Timur dekat Cijantung sana memang itu enggak bisa, itu baru naturalisasi. Di zaman Pak Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot juga ada naturalisasi, bukan tidak ada lho. Tapi kan yang di daerah tengah kotanya harus dialirkan. Air harus dibuangnya ke sungai, bukan dibuang ke kampung orang," tukasnya. (OL-1)
Memasuki siang hari, sebagian besar Jakarta mulai turun hujan kecuali Jakarta Barat yang akan berawan dan Kepulauan Seribu yang akan turun hujan disertai petir.
Kampanye besar bertajuk #JagaJakarta dapat menjadi salah satu pendekatan.
RENCANA pemberlakuan Car Free Night (CFN) di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin masih digodok oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Yanuar Jak menjelaskan, terkait topik paling hangat di kalangan RS saat ini, yaitu klasifikasi RS berbasis kompetensi, pihaknya aktif melakukan edukasi dan pelatihan.
Seminar dan Workshop Perumahsakitan PERSI Wilayah DKI Jakarta ke-5 & IRSJAM Expo 2025 dibuka Selasa (24/6) di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved