Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut program naturalisasi tidak bisa diterapkan di semua daerah aliran sungai (DAS) di Ibu Kota.
Ia menyebut kedisiplinan warga menjadi musabab naturalisasi tidak bisa diterapkan di semua wilayah. Menurutnya, saat naturalisasi kedisiplinan warga menjadi kunci pemeliharaan sungai agar bisa maksimal menampung air.
Lahan kanan kiri tepi sungai yang dinaturalisasi harus dijaga agar bersih dari sampah.
"Kalau naturalisasi ada tempat yang bisa dinaturalisasi, ada juga tempat yang enggak bisa dinaturalisasi. Karena sekali lagi kedisplinan masyarakat di Jakarta ini kalau melihat kali tempatnya buang-buang sampah, buang tempat tidur, semua dibuang di situ," kata Prasetyo kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/1).
Baca juga: Partisipasi Warga Cegah Banjir Dikebiri Pergub
Selain itu, naturalisasi tidak bisa menjadi solusi cepat untuk mengalirkan air dalam volume yang sangat besar seperti yang kerap terjadi di Jakarta ketika puncak musim hujan tiba. Oleh sebab itu, naturalisasi cocok diterapkan di sungai-sungai kecil serta saluran penghubung.
Sementara itu normalisasi menjadi pilihan yang tepat diterapkan di sungai-sungai utama guna mengendalikan volume air agar tidak meluap ke permukiman warga dan mengalirkan dengan cepat volume air yang besar ke laut.
"Ada daerah di Jakarta Timur dekat Cijantung sana memang itu enggak bisa, itu baru naturalisasi. Di zaman Pak Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot juga ada naturalisasi, bukan tidak ada lho. Tapi kan yang di daerah tengah kotanya harus dialirkan. Air harus dibuangnya ke sungai, bukan dibuang ke kampung orang," tukasnya. (OL-1)
Irfan menjelaskan satu lokasi yakni Pasar Kramat Jaya merupakan pembangunan baru, sementara tiga lokasi lainnya adalah pasar yang akan direvitalisasi total.
Ketika itu, Prabowo memberi sinyal bahwa upacara akan kembali digelar di IKN.
Masih ditemukan sejumlah masalah salah satunya adanya dugaan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan perekrutan tersebut.
Pasalnya, uji coba program itu sudah berjalan pada tahun ajaran baru ini.
Pentingnya mencari inisiatiif strategis dalam hal pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung pembangunan.
Proses penerbitan payung hukum uji coba hingga pelaksanaan program sekolah swasta gratis itu sudah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved