KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut program naturalisasi tidak bisa diterapkan di semua daerah aliran sungai (DAS) di Ibu Kota.
Ia menyebut kedisiplinan warga menjadi musabab naturalisasi tidak bisa diterapkan di semua wilayah. Menurutnya, saat naturalisasi kedisiplinan warga menjadi kunci pemeliharaan sungai agar bisa maksimal menampung air.
Lahan kanan kiri tepi sungai yang dinaturalisasi harus dijaga agar bersih dari sampah.
"Kalau naturalisasi ada tempat yang bisa dinaturalisasi, ada juga tempat yang enggak bisa dinaturalisasi. Karena sekali lagi kedisplinan masyarakat di Jakarta ini kalau melihat kali tempatnya buang-buang sampah, buang tempat tidur, semua dibuang di situ," kata Prasetyo kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/1).
Baca juga: Partisipasi Warga Cegah Banjir Dikebiri Pergub
Selain itu, naturalisasi tidak bisa menjadi solusi cepat untuk mengalirkan air dalam volume yang sangat besar seperti yang kerap terjadi di Jakarta ketika puncak musim hujan tiba. Oleh sebab itu, naturalisasi cocok diterapkan di sungai-sungai kecil serta saluran penghubung.
Sementara itu normalisasi menjadi pilihan yang tepat diterapkan di sungai-sungai utama guna mengendalikan volume air agar tidak meluap ke permukiman warga dan mengalirkan dengan cepat volume air yang besar ke laut.
"Ada daerah di Jakarta Timur dekat Cijantung sana memang itu enggak bisa, itu baru naturalisasi. Di zaman Pak Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot juga ada naturalisasi, bukan tidak ada lho. Tapi kan yang di daerah tengah kotanya harus dialirkan. Air harus dibuangnya ke sungai, bukan dibuang ke kampung orang," tukasnya. (OL-1)
