Kewenangan Tumpang Tindih, Penyebab Jakarta Banjir Terus

PENANGANAN banjir tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah DKI Jakarta. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat menjadi salah satu penyebab sulitnya menyelesaikan masalah tahunan tersebut.

"Jadi koordinasi dan komunikasi kedua pihak ini menurut saya juga tidak baik. Misalnya seperti (perawatan) jalan, aspalnya jadi kewenangan pemerintah pusat sedangkan trotoarnya pemerintah DKI. Kenapa tidak disederhanakan saja jadi satu," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, Kamis (2/1).

Baca juga: Bandara Halim Sudah Beroperasi Normal

Untuk diketahui, Pemerintah DKI bertanggung jawab terhadap 13 sungai. Namun, upaya pengelolaan sungai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Nova mengungkapkan, dalam pelaksanaannya pemerintah DKI memang melakukan efisiensi anggaran lantaran dana perimbangan yang belum diberikan.

Dalam menyelesaikan permasalahan banjir, sambung Nova, anggaran telah digelontorkan untuk melakukan normalisasi kali dan pembuatan waduk. Namun, rencana itu masih menemui hambatan terkait pembebasan lahan.

"Ada yang sudah tinggal bayar saja. Tapi juga menemukan masalah seperti pada saat pembuatan waduk ternyata alat berat tidak bisa masuk karena gangnya kecil otomatis kami harus menambah untuk membebaskan lahan lagi agar alat berat bisa masuk," ungkapnya.

Selanjutnya, sambung Nova, pembahasan anggaran banjir akan dibahas dalam APBD perubahan. Selain itu, dia juga akan mengusulkan anggaran alokasi khusus perawatan sungai ke pemerintah pusat.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Evakuasi Korban Banjir Dipercepat

"Untuk sungai kenapa tidak semuanya jadi tanggung jawab DKI saja. Itu bisa diajukan anggaran alokasi khusus," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah DKI harus gencar membuat tanah resapan di berbagai fasilitas umum.  (OL-6)