Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempercepat evakuasi korban banjir, khususnya di Jakarta. Keselamatan warga menjadi fokus utama.
"Tapi yang terpenting saat kejadian adalah evakuasi korban. Keselamatan dan keamanan masyarakat harus didahulukan," kata Jokowi di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/1).
Jokowi mengatakan normalisasi kali hingga perbaikan fasilitas umum baru dilakukan setelah seluruh korban dievakuasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencara (BNPB), Tim SAR, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diminta lebih sigap dalam membantu masyarakat.
"Urusan penanganan banjir secara infrastruktur akan kita kerjakan setelah penanganan evakuasi selesai," ungkap dia.
Baca juga: Jokowi: Banjir Terparah di 4 Sungai yang belum Dinormalisasi
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyadari banjir harus ditangani secara kompleks dari hulu hingga ke hilir. Pasalnya, bencana tersebut terjadi akibat ulah manusia yang merusak ekosistem dan ekologi di sepanjang aliran sungai. Termasuk, perilaku membuang sampah sembarangan.
"Disebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada, tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana. Banyak hal. Tetapi saya ingin kerja sama itu dibangun pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar semuanya bisa tertangani," pungkas dia.
Tercatat 16 orang meninggal akibat banjir yang melanda kawasan Jabodetabek, sejak kemarin. Banjir disebabkan hujan ekstrem yang mengguyur wilayah Jabodetabek pada malam Tahun Baru 1 Januari 2020.
Korban meninggal paling banyak dari Jakarta, yakni delapan orang, Kota Bekasi 1 orang, Kota Depok tiga orang, Kota Bogor satu orang, Kabupaten Bogor satu orang, Kota Tangerang satu orang, dan Tangerang Selatan satu orang. (OL-2)
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved