Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempercepat evakuasi korban banjir, khususnya di Jakarta. Keselamatan warga menjadi fokus utama.
"Tapi yang terpenting saat kejadian adalah evakuasi korban. Keselamatan dan keamanan masyarakat harus didahulukan," kata Jokowi di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/1).
Jokowi mengatakan normalisasi kali hingga perbaikan fasilitas umum baru dilakukan setelah seluruh korban dievakuasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencara (BNPB), Tim SAR, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diminta lebih sigap dalam membantu masyarakat.
"Urusan penanganan banjir secara infrastruktur akan kita kerjakan setelah penanganan evakuasi selesai," ungkap dia.
Baca juga: Jokowi: Banjir Terparah di 4 Sungai yang belum Dinormalisasi
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyadari banjir harus ditangani secara kompleks dari hulu hingga ke hilir. Pasalnya, bencana tersebut terjadi akibat ulah manusia yang merusak ekosistem dan ekologi di sepanjang aliran sungai. Termasuk, perilaku membuang sampah sembarangan.
"Disebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada, tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana. Banyak hal. Tetapi saya ingin kerja sama itu dibangun pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar semuanya bisa tertangani," pungkas dia.
Tercatat 16 orang meninggal akibat banjir yang melanda kawasan Jabodetabek, sejak kemarin. Banjir disebabkan hujan ekstrem yang mengguyur wilayah Jabodetabek pada malam Tahun Baru 1 Januari 2020.
Korban meninggal paling banyak dari Jakarta, yakni delapan orang, Kota Bekasi 1 orang, Kota Depok tiga orang, Kota Bogor satu orang, Kabupaten Bogor satu orang, Kota Tangerang satu orang, dan Tangerang Selatan satu orang. (OL-2)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved