PKS Sebut DWP tidak Dilarang Selama Taat Aturan

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdurrahman Suhaimi, menegaskan tidak ada larangan dalam menyelenggarakan acara musik di ibu kota selama menaati aturan.

Hal ini menanggapi adanya ormas islam dan gerakan massa yang menolak acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019.

"Negara kita termasuk DKI sebagai ibu kota (ada) aturan hukum. Jadi segala sesuatu itu dilihat dari sisi itu. Lalu, kita enggak ngelarang musik kan. Kita juga enggak larang seni budaya," ujar Suhaimi saat dihubungi, Jakarta, Kamis (12/12).

Baca juga: Ormas Tolak DWP, Anies: Ke Kepala Dinas Pariwisata saja

Suhaimi mempersilakan ormas atau gerakan massa memprotes penolakan DWP. Namun, ia mengingatkan agar tidak melupakan aturan atau hukum dari setiap kegiatan yang ada di ibu kota.

"Kalau aturan memperbolehkan (DWP),  ya silakan. Kita kan punya patokan. Jadi, bukan karena kita enggak cocok kemudian kita larang. Jadi bukan karena enggak berselera lalu dilarang," jelas Suhaimi.

"Tetapi dalam pelaksanaan di lapangannya itu harus berdasarkan kepada ketaatan hukum. Itu intinya. Jadi monggo bermusik dan seni budaya tapi selalu pada aturan yang ada," imbuhnya.

Sebuah seruan aksi massa berkumandang di Balai Kota beberapa hari ini. Seruan ini dilontarkan kelompok yang mengaku sebagai pemuda beragama. Mereka menolak penyelenggaraan event DWP 2019.

Salah satu kelompok tersebut yakni Gerakan Pemuda Islam Jakarta Raya menganggap DWP merupakan event maksiat terbesar di Asia karena memfasilitasi minuman keras, narkoba dan sex bebas.

DWP 2019 bakal digelar selama tiga hari, 13-15 Desember di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.(OL-5)