BPTJ: Perjalanan di Jakarta Lebih Banyak dari New York

KEPALA Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihantono menyebut jumlah perjalanan di Jakarta meningkat dua kali lipat dalam waktu dua tahun.

Pada 2016, jumlah perjalanan Jakarta sebanyak 45,5 juta. Angka tersebut meningkat menjadi 88 juta pada 2018.

"Bahkan kita prediksi bisa sampai 100 juta perjalanan sampai akhir tahun ini atau tahun depan. Jumlah ini lebih besar daripada perjalanan di Kota New York yang juga sebagai salah satu kota terpadat dan tersibuk di dunia," ungkap Bambang dalam diskusi di Jakarta, Kamis (14/11).

Meningkatnya jumlah perjalanan ini berbanding terbalik dengan jumlah peningkatan penumpang angkutan umum.

Penumpang angkutan umum berkurang drastis dari 38% pada 2016 menjadi hanya 17%. Padahal pemerintah telah memberikan fasilitas angkutan umum yang nyaman dengan hadirnya Trans-Jakarta, Jak Lingko, MRT dan LRT yang akan segera hadir dalam waktu dua tahun.

Persoalannya, lanjut Bambang, sejumlah besar perjalanan mayoritas menggunakan angkutan pribadi dan angkutan daring. Tercatat dari 24,8 juta kendaraan yang ada di Jakarta, 74% didominasi roda dua, 24% mobil dan sisanya adalah angkutan umum.

Bambang pun menuturkan kenaikan biaya masuk jalan tol tidak dapat menjadi solusi pengurangan penggunaan angkutan pribadi. Ia mengatakan ada perubahan sudut pandang dari masyarakat yang semakin memaklumi kemacetan dan beradaptasi dengan hal itu.

"Orang sudah ga marah lagi kalau datang terlambat karena macet. Mereka kena macet di tol pun sudah biasa-biasa saja. Ini yang bahaya sebetulnya," ungkap Bambang.

BPTJ pun memutuskan untuk menerapkan sistem pembatasan ganjil genap di ruas tol Jakarta-Cikampek (Japek) yang dibarengi dengan penyediaan angkutan Jabodetabek Resident (JR Connection). JR Connection ialah angkutan yang menghubungkan warga daerah perbatasan Jakarta dengan pusat Jakarta.

Berdasarkan data BPTJ, jumlah kendaraan berkurang hingga 35% serta kecepatan rata-rata meningkat 40%.

Baca juga: DPRD Sebut Revitalisasi Trotoar Tambah Kemacetan

Sementara itu, untuk pembatasan ganjil genap di luar ruas tol yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah berhasil meningkatkan kecepatan kendaraan hingga 29%.

"Tapi ini masih jauh dari target 40%. Sehingga memang ganjil genap ini permanen saja. Untuk kebijakan yang lebih advance ialah jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP)," tuturnya.

Ia pun mengusulkan agar ERP dipasang di jalan-jalan yang dekat dengan perbatasan untuk menghalau kendaraan dari luar Jakarta masuk ke ibu kota.

"Karena kalau di tengah kota akan terlambat mengurangi kendaraan pribadi. Sehingga di perbatasan ada ERP dan di tengah kotanya kita naikkan biaya parkir sangat tinggi. Itu kebijakan terpadunya," tukasnya.(OL-5)