Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
POLEMIK masalah anggaran janggal rupanya belum berakhir masuk dalam usulan RAPBD DKI Jakarta tahun 2020. Kini terkuak lagi diungkap anggota DPRD DKI Jakarta. Usulan anggaran naik secara signifikan dan janggal itu justru kembali lagi ditemukan Dewan.
Hal ini terungkap ketika anggota DPRD DKI Jakarta menyisir dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.
Jika sebelumnya sejumlah anggaran janggal diungkap politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kali ini anggaran mark up itu dibongkar politisi muda Fraksi PDI-Perjuangan, Ima Mahdiah.
Anggaran-anggaran janggal tersebut ditemukan Ima saat menyisir lanjutan anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) DKI, di DPRD DKI Jakarta, Jumat (8/11).
Sesuai catatan Media Indonesia diketahui, Ima merupakan anggota Komisi E membidangi salah satunya Kesejahteraan Rakyat yang mengurusi bidang pendidikan.
Baca juga: Soal Aibon, PAN DKI: Masih Banyak PR soal Transparansi Anggaran
Ima mengatakan, pekan lalu pihaknya melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Kemudian dia meminta data anggaran dari dinas tersebut.
"Kita masih menelusuri aku dibantu sama tim penyisir anak magang Fraksi PDI-P, nemuin hal-hal seperti contohnya pasir aku pikir ini kan bukan rehab. Di luar dari rehab ini bantuan BOP BOS itu kita telusuri," lanjut Ima.
Mantan staf Gubernur DKI Jakarta ke-15 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu mengaku pihaknya menemukan sejumlah anggaran janggal seperti anggaran untuk pasir senilai Rp52,16 miliar.
Ima bingung lantaran anggaran pasir masuk dalam Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMP dan SMK.
"Ini pasir di situ tertulisnya untuk alat peraga sekolah. Totalnya Rp52 miliar buat apa itu? Dia di SMKN (jurusan) bisnis manajemen. Memangnya bisnis manajemen ada pasirnya?" katanya dengan nada sinis. (OL-4)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
BKSDN mengajak seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan proses penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2025.
Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan rapat-rapat resminya secara langsung.
Dengan membuka data pertahanan dan menunjukkan kekuatan atau senjata yang dimiliki, negara lain atau negara yang dikategorikan sebagai lawan akan berpikir dua kali untuk mengganggu.
Setiap rupiah yang dibelanjakan dari uang negara harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.
Anggaran yang disiapkan sebenarnya tidak mencukupi untuk menangani kemiskinan ekstrem karena sebagian digunakan untuk mendukung program Gentra Karya.
Perguruan tinggi negeri untuk tetap menjaga pengelolaan anggaran dengan baik dan menghindari penyimpangan yang dapat menyebabkan temuan di kemudian hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved