Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
POLITIKUS Partai Gerindra M. Taufik tegaskan cairnya politik nasional tidak langsung mengubah peta koalisi di DKI Jakarta.
Meski di tingkat nasional Ketua Umum Partai Gerindra telah merapat ke barisan pemerintah dengan menjadi pendukung pemerintah bersama PDIP, PKB, PPP, Partai Golkar, Partai NasDem, dan PSI, hal itu tidak terjadi di DKI.
Jatah posisi wakil gubernur DKI Jakarta pun tidak berubah. Menurutnya wagub DKI menjadi milik PKS dan tetap didukung oleh Gerindra sebagai dua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada 2017.
"Ya nggaklah," ungkap Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI itu ditemui di Jakarta, Kamis (24/10).
Sementara itu, Taufik menduga anggota DPRD DKI Jakarta kurang sreg dengan dua calon wagub saat ini yang berasal dari PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Baca juga : Gerindra Tegaskan Cawagub dari PKS Tidak Disukai
Evaluasi pun akan segera dilakukan Gerindra untuk mengetahui penyebab belum berprosesnya pemilihan wagub DKI di DPRD.
"Itulah yang mau kami evaluasi. Apakah komunikasi nya yang kurang baik ada kurang lancar, atau figurnya yang kurang menarik. Dua itu saja sebenarnya. Kita harus terbuka sebenarnya. Harus melakukan evaluasi. Ini begini begono, tapi tidak jalan," ungkapnya.
Sebelumnya, kedua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada 2017 lalu yakni PKS dan Partai Gerindra sudah mengajukan dua kader PKS Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu sebagai cawagub.
Namun, hingga periode DPRD berganti, proses pemilihan cawagub urung dilakukan DPRD DKI.
Dampaknya kursi wagub DKI sudah satu tahun lebih kosong setelah ditinggal Sandiaga Uno yang lebih memilih mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2019 lalu.(OL-7)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
“Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga privasi data warga negara,”
Pengamat sebut Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan kesan bukan sosok ambisius setelah melarang kader Partai Gerindra gembar-gembor soal dua periode.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan dirinya jadi presiden bukan hasil minta-minta. Ia mengaku menjadi presiden untuk membantu masyarakat.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
RATUSAN kader Gerindra di Kabupaten Banggai melakukan aksi unjuk rasa di Polres Banggai karena merasa dua kadernya dipersekusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved