Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengaku belum menentukan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2020.
Pihaknya bersama Dewan Pengupahan akan menentukan UMP tersebut pada 23 Oktober mendatang. Dewan Pengupahan diketahui terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
"Belum bisa (ditentukan). Insya Allah nanti tanggal 23 (Oktober) kita akan melalukan rapat dengan Dewan Pengupahan, terkait masalah penentuan UMPK DKI Jakarta," kata Andri saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (17/10).
Diberitakan, Menteri Tenaga Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, telah menetapkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51%. Jika mengacu pada besaran UMP DKI 2019 Jakarta saat ini ialah Rp 3.940.973,096 maka ada kenaikan sebesar Rp335.376, menjadi Rp4.276.349
Baca juga: Pendapatan DKI di Bawah Anies Menurun Ketimbang Era Ahok
Namun, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI masih menunggu rapat terakhir untuk menentukan rekomendasi UMP DKI tersebut.
"Nanti baru kita tetapkan bersama dengan dewan pengupahan untuk kita lakukan rekomendasi atau usulan ke Bapak Gubernur (Anies Baswedan)," terang Andri.
Ia kemudian mengatakan, Dewan Pengupahan DKI sudah melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) ke 45 pasar tradisional dalam tiga gelombang. Dalam setiap survei terdapat 15 pasar untuk mengetahui kebutuhan seperti apa yang diperlukan menuju kehidupan layak.
"Nah sekarang ini kita lagi menginput hasil survei KHL atai kebutuhan hidup layak itu. Nah, nanti yang kita hitung dari yang kita bahas tersebut. Kalau masalah (pembahasan) KHL UMP itu sudah Hampir enam bulan yang lalu. Kita terus (lakukan) beberapa kali rapat. Nanti didiskusikan, baru nantilah keluar angka sekiannya," jelas Andri. (OL-1)
Tanpa penataan sistem pelatihan kerja yang inklusif lintas usia, ketimpangan kompetensi dapat menimbulkan ketegangan antargenerasi di tempat kerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pemerintah sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama kepada 2.450.068 pekerja per hari ini, Selasa (24/6).
KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Dua staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo juga dipanggil penyidik hari ini.
Kenaikan gaji akan dianggarkan pada 1 Maret 2025 dan diterima pada awal bulan April 2025 dari gaji pokok Rp3 juta menjadi Rp4 juta
Industri dengan fluktuasi laba dan rugi yang lebih besar, seperti pertambangan dan jasa pertambangan, cenderung menawarkan proporsi bonus lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.
Juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid mengatakan para hakim meminta kenaikan gaji sebanyak 142%.
Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menegaskan bahwa usulan tersebut sangat jauh dari harapan dan tuntutan yang disampaikan oleh para hakim.
Para demonstran juga berbaris melawan pemerintahan baru dan kelompok sayap kanan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved