Dukcapil Bantah Rp12 Miliar untuk Antivirus

KEPALA Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Nurrohman, membantah anggaran Rp12 miliar hanya untuk antivirus. Anggaran fantastis yang viral itu, menurutnya, untuk pembelian tiga item. Sebelumnya anggaran bagian ini hanya Rp269 juta.

Tiga item itu ialah antivirus, sistem operasi (operating system/OS), dan sistem database untuk kependudukan dari perusahaan Oracle. Anggaran itu sebelumnya diusulkan di Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Nurrohman mengatakan usulan pembelian sistem database dari Oracle menjadi pos yang memakan dana paling besar di antara yang lain, yakni Rp7,8 miliar. Ada sembilan core yang dibutuhkan untuk sistem database kependudukan di Disdukcapil DKI.

"Jadi, kalau terkait kegiatan, ada tiga. Yang pertama antivirus, kedua Microsoft Office, dan database Oracle. Jadi, server itu perlu untuk database, jadi bukan satu kegiatan untuk antvirus saja," tegas Nurrohman di Balai Kota, kemarin.

Nurrohman berdalih pembelian sistem server dari Oracle itu untuk menyamakan dengan yang sudah digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, meski Kemendagri memberi kebebasan untuk membeli sistem server dari perusahaan lain, pihaknya mencari aman saja, yakni menyamakan dengan yang digunakan Kemendagri agar mudah untuk pengintegrasian sistem.

"Kalau ada masalah, mudah. Memang sekarang kita keluar mahal, tetapi ke depan hanya keluar 15% dari harga untuk dukungan teknis, kasarnya seperti pemeliharaan," ujarnya.

Sementara itu, OS Microsoft Office dibeli untuk seluruh komputer pencatatan sipil yang digunakan di Pemprov DKI di 267 kelurahan, 44 kecamatan, 6 suku dinas, dan 1 dinas. Nilai pengadaan OS yang diusulkan ini mencapai Rp4 miliar.

Untuk antivirus, pihaknya hanya menyewa. Penyewaan antivirus itu sudah sejak dulu dilakukan. "Untuk antivirus nilainya Rp384 juta. Kita sewa," kata Nurrohman. (Put/J-3)