Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIHAN ketua-ketua komisi dan badan pembentukan peraturan daerah DPRD Depok sudah selesai. Ironisnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mendapatkan satu kursi pun dari posisi tersebut, padahal mereka mengantongi kursi terbanyak di DPRD.
PKS hanya mendapat tampuk pimpinan sebagai Ketua DPRD. Di DPRD Kota Depok ada empat Ketua Komisi dan satu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
Baca juga: Paripurna Pengesahan 4 Pimpinan DPRD Depok Ricuh
Ketua DPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra mengatakan tidak adanya wakil PKS yang duduk sebagai Ketua Komisi dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Depok tidak ada pengaruh terhadap Partai PKS.
"Partai kami tetap solid. Kami punya posisi sentral sebagai Wakil Ketua Komisi D," ungkap Yusufsyah yang berasal dari PKS, Rabu (9/10).
Dikatakan bahwa hasil tersebut berdasarkan hasil musyawarah mufakat fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Depok.
"Hasil itu sesuai dengan kesepakatan dengan teman-teman fraksi lain di DPRD Kota Depok," ujarnya.
Dia menegaskan, inti dari tugas kader PKS sebagai wakil rakyat adalah bekerja untuk rakyat.
“Kami mau ditaruh di ketua, wakil hingga anggota sekalipun, intinya akan bekerja untuk masyarakat sesuai dengan fungsi DPRD, yakni pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Itu yang kami maksimalkan,” tuturnya.
Apa yang terjadi sekarang ini dikatakan olehnya haruslah disyukuri, sebab, semua sudah digariskan oleh Allah SWT. Pihaknya lebih mengutamakan kondusifitas dan kebersamaan dengan seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Depok.
“Kami bekerja untuk masyarakat, bermitra dengan pemerintah. Dewan bagian dari pemerintahan harus bersinergi, agar kedepannya keperpihakan kepada masyarakat dapat tercapai,” ujarnya. (KG/A-3)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Pemerintah Kota Depok turut mengeluarkan peringatan dini bagi warga, terutama bagi mereka yang bermukim di daerah dengan topografi perbukitan atau dekat aliran sungai.
Langkah ini diambil untuk menekan intensitas hujan di daratan dengan cara menebar garam di awan-awan hujan sebelum memasuki wilayah pemukiman padat.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
Masyarakat diimbau waspada, terutama di wilayah Bogor yang diprediksi akan mengalami hujan lebat disertai potensi bencana hidrometeorologi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved