Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PEMILIHAN ketua-ketua komisi dan badan pembentukan peraturan daerah DPRD Depok sudah selesai. Ironisnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mendapatkan satu kursi pun dari posisi tersebut, padahal mereka mengantongi kursi terbanyak di DPRD.
PKS hanya mendapat tampuk pimpinan sebagai Ketua DPRD. Di DPRD Kota Depok ada empat Ketua Komisi dan satu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
Baca juga: Paripurna Pengesahan 4 Pimpinan DPRD Depok Ricuh
Ketua DPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra mengatakan tidak adanya wakil PKS yang duduk sebagai Ketua Komisi dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Depok tidak ada pengaruh terhadap Partai PKS.
"Partai kami tetap solid. Kami punya posisi sentral sebagai Wakil Ketua Komisi D," ungkap Yusufsyah yang berasal dari PKS, Rabu (9/10).
Dikatakan bahwa hasil tersebut berdasarkan hasil musyawarah mufakat fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Depok.
"Hasil itu sesuai dengan kesepakatan dengan teman-teman fraksi lain di DPRD Kota Depok," ujarnya.
Dia menegaskan, inti dari tugas kader PKS sebagai wakil rakyat adalah bekerja untuk rakyat.
“Kami mau ditaruh di ketua, wakil hingga anggota sekalipun, intinya akan bekerja untuk masyarakat sesuai dengan fungsi DPRD, yakni pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Itu yang kami maksimalkan,” tuturnya.
Apa yang terjadi sekarang ini dikatakan olehnya haruslah disyukuri, sebab, semua sudah digariskan oleh Allah SWT. Pihaknya lebih mengutamakan kondusifitas dan kebersamaan dengan seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Depok.
“Kami bekerja untuk masyarakat, bermitra dengan pemerintah. Dewan bagian dari pemerintahan harus bersinergi, agar kedepannya keperpihakan kepada masyarakat dapat tercapai,” ujarnya. (KG/A-3)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Perpanjangan pemutihan pajak kendaraan tersebut diberlakukan mengingat antrean masyarakat yang masih terjadi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved