Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
MANTAN Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu mengaku tetap meminati kursi wakil gubernur DKI Jakarta dan siap melanjutkan proses pemilihan cawagub di DPRD DKI.
Padahal dirinya ikut dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 hari ini, Selasa (1/10). Ahmad Syaikhu sebelumnya bersama Agung Yulianto lolos tes kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra dalam proses penjaringan cawagub. Kedua nama kader PKS itu pun sudah diajukan ke DPRD DKI Jakarta untuk dilakukan pemilihan.
"Sebetulnya semangatnya tinggal dari DPRD saja. Calonnya sudah diajukan sama Partai Gerindra dan PKS, dua nama yang dimasukan Pak Agung dan saya. Sampai sekarang belum dicabut, kalau DPRD serius tinggal dipilih satu dari dua, itu selesai," kata Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/10).
Syaikhu menegaskan jika terpilih oleh DPRD Jakarta untuk menjadi wagub, ia mengaku bersedia untuk mundur dari posisi DPR RI.
"Kalau memang serius, dibahas dan saya harus maju dan partai memerintahkan saya di DKI saya tinggal mundur," ungkap Ketua DPW PKS Jawa Barat ini.
Baca juga: PKS Tangkis Cawagub DKI dari Gerindra
Syaikhu merasa percaya diri dapat memimpin Ibu Kota mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, sebelumnya telah berpengalaman sebagai wakil Wali Kota Bekasi.
Namun demikian, ia menyebut perlu adanya kerjasama dari semua pihak.
"Tidak mungkin semuanya diselesaikan kepala daerah, itu terlalu berat apalagi DKI yang sedemikian kompleksitas tinggi gitu ya. Tentu perlu ada support dari wakil kepala daerah," ujarnya.
Untuk menduduki wagub, ia mengaku telah melakukan komunikasi yang intensif dengan DPW PKS DKI serta partai yang duduk di DPRD DKI. (A-4)
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved