Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif mengungkapkan pihaknya akan berkonsultasi dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) DKI Jakarta perihal penyusunan tata tertib DPRD untuk periode 2019-2024.
Syarif mengatakan konsultasi itu seputar usul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ingin memasukkan unsur tatib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta ke dalam batang tubuh tatib DPRD.
"Saya akan konsultasi ke DPD tingkat DKI. Karena ini kepentingan buat semua, akan memengaruhi semua," kata Syarif saat dihubungi, Selasa (10/9).
Syarif mengungkapkan ada dampak yang akan dialami anggota DPRD juga pada pemilihan wagub DKI jika tatib pemilihan wagub dimasukkan ke dalam batang tubuh tatib DPRD.
Jika tatib pemilihan wagub dimasukkan ke dalam tatib DPRD, Syarif mengungkapkan pemilihan wagub akan lebih cepat.
Baca juga: PDIP dan Demokrat belum Serahkan Nama Pimpinan DPRD DKI
"Pemilihan wagub tidak perlu membentuk panitia khusus. Cukup kita bentuk panitia pemilihan," ungkap wakil ketua DPRD DKI sementara itu.
Sementara jika unsur pemilihan wagub tidak dimasukkan ke dalam tatib DPRD, pansus perlu dibentuk.
"Pansus harus dibentuk guna menyusun tatib pemilihan. Setelah itu membentuk panitia pemilihan. Sama prosesnya sepert yang sebelumnya," ujarnya.
Sementara itu, hingga saat ini, penyusunan tatib DPRD masih terus berlangsung.
Di sisi lain, kursi wagub DKI telah kosong selama 1 tahun lebih sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri pada Agustus 2018 lalu untuk maju dalam Pilpres 2019.
Dua cawagub yang saat ini diajukan yakni Achmad Syaikhu dan Agung Yulianto menanti dipilih oleh DPRD DKI Jakarta sesuai Undang-undang No 10/2016 tentang Pilkada. (OL-2)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved