PDIP dan Demokrat belum Serahkan Nama Pimpinan DPRD DKI

PELANTIKAN pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dijadwalkan pada 16 September mendatang. Sementara itu, kegiatan yang berlangsung di DPRD DKI Jakarta saat ini ialah pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD).

"Sambil berjalan kita selesaikan tata tertib. Hari ini bahas lagi yang kelima (rapatnya). Mudah-mudahan lancar. Sekitar Kamis atau Jumat, kita konsultasi lagi ke Kementrian Dalam Negeri," kata pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarifudin, di Balai Kota, Jakarta, Senin (9/9).

Dia menuturkan, pihaknya juga belum merampungkan pimpinan definitif sebab ada dua fraksi yang belum menyerahkan nama. "Tinggal dua lagi yang belum selesai, yaitu PDIP dan Demokrat. Dari Gerindra, PAN, dan PKS sudah menyerahkan nama," ujar Syarifudin.

Padahal, kata Syarifudin, batas waktu penyerahan nama pimpinan definitif hari ini dan surat telah dikirimkan pada 3 September.

Targetnya paling lambat pada 19 September bisa dilaksanakan paripurna untuk pengesahan AKD, termasuk pimpinan dewan. Namun, bisa saja pelantikan dilakukan lebih cepat. "Rencananya tanggal 16 atau 17 untuk paripurna pelantikan pimpinan DPRD," tandas Syarifudin.

Syarifudin memberitahukan bahwa nama yang diusulkan PKS untuk menjadi pimpinan definitif Abdurahman Suhaimi. Sementara itu, dari PAN ialah putri Ketua MPR Zulkifli Hasan, Zita Anjani.

"Ini dalam sejarah DPRD DKI. Untuk pertama kalinya perempuan (ditunjuk) di kursi pimpinan. Ini sebuah amanah yang luar biasa karena perempuan juga punya voice dan idealisme, itu yang akan kita perjuangkan," kata Zita di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/9)

Ia merasa bangga dirinya menjadi salah satu legislator termuda di DPRD DKI Jakarta.

"Saya akan kawal kebijakan yang properempuan dan anak. Saya mewakili anak muda dan milineal. Untuk itu, yang kami perjuangkan pertama adalah adanya ruang menyusui di DPRD. Saya mengajak anak muda di DPRD untuk satu suara," kata Zita.

Selain itu, sebagai guru PAUD, Zita juga akan memperjuangkan hak-hak guru PAUD agar mendapat insentif. "Kasihan. Beban kerja mereka banyak, tapi tidak diperhatikan. Kalau tidak difokuskan, takutnya tidak akan ada yang mau menjadi guru PAUD untuk anak-anak kita," jelas Zita. (Ins/J-2)