Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Ramli menyebut sebaiknya pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta diserahkan pada anggota DPRD DKI Jakarta selanjutnya.
Pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024 pun diketahui sudah semakin dekat yakni 25 Agustus mendatang. Ramly pesimisti wagub bisa terpilih dalam waktu dekat.
"Sebaiknya diserahkan saja kepada anggota dewan selanjutnya," kata Ramli saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (16/7).
Selain itu, menanggapi isu bergulirnya jual beli kehadiran dalam rapat paripurna pemilihan wagub yang dikemukakan Partai Solidaritas Indonesia, Ramly tidak membenarkan maupun membantah hal tersebut.
Baca juga : Belum Sepakat Soal Tatib, PDIP Minta PKS dan Gerindra Bertemu
Ia menegaskan meminta PSI membuktikannya sendiri dengan turut andil dalam proses tersebut saat nanti menjadi Fraksi pendatang baru dan duduk di kursi DPRD.
"Saya nggak mau bilang PSI salah. Daripada ada putaran duit, dia saja yang merasakan bagaimana konflik di dalamnya. Bagaimana prosesnya kita mau cari yang terbaik, teman-teman di sini semua merasakan," terangnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPW PSI Rian Ernest mengemukakan memiliki info adanya bagi-bagi duit kepada anggota dewan agar menghadiri rapat paripurna pemilihan wagub DKI yang direncanakan pada 22 Juli nanti.
Rian menyebut kepentingan bagi-bagi duit itu agar rapat paripurna bisa dilakukan.(put)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved