Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KABID Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, mengatakan pihaknya akan mengerahkan sedikitnya 10 ribu personel gabungan guna pengamanan dan penjagaan di kawasan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan beberapa lokasi lainnya jelang penetapan capres-cawapres terpilih, Minggu (30/6) besok.
"Penempatan di KPU ada 10 ribuan (personel gabungan)," kata Argo dalam keterangannya, Sabtu (29/6).
Baca juga: Jokowi-Amin Bakal Hadiri Rapat Pleno Penetapan Paslon Terpilih
Menurutnya, pengawalan juga diberlakukan terhadap komisioner KPU. Bahkan, antisipasi segala ancaman kepada komisioner juga telah dilakukan.
"Semua pejabat negara bila ada ancaman atau kekhawatiran, kami memberikan pengamanan," sebutnya.
Sebelumnya, Kapolri Jendral Tito Karnavian menyebut adanya pengamanan khusus jelang pleno penetapan Presiden-Wakil Presiden terpilih pada hari Minggu di kantor KPU pusat. Oleh karena itu, Polri juga mengimbau tidak ada mobilisasi massa dalam kegiatan tersebut.
"Berlanjut (pengamanan), kita (prediksi) memang ada massa. Sesuai undang-undang tiga hari. Saya mendapat kabar akan dilaksanakan penetapan KPU hari Minggu," kata Tito di Mabes Polri, kemarin.
Sebanyak 45 ribu personel kepolisian masih disiagakan di beberapa titik rawan di ibu kota jelang rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di kantor KPU.
Baca juga: Waketum PAN Tegaskan Soal Cebong dan Kampret Sudah Tutup Buku
Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menyatakan menolak seluruh permohonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno terkait PHPU Pemilu Presiden 2019
Putusan ini secara tidak langsung menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019-2024, berdasarkan keputusan hasil rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU). (OL-6)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved