Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
EMAK-emak yang bergabung dengan massa aksi kawal MK memanfaatkan momen kedatangan anggota TNI AL ke lokasi demonstrasi di Jalan Merdeka Barat. Massa terus meneriakkan hidup TNI. Sementara emak-emak antusias berswafoto dengan TNI. Secara bergantian, mereka mengajak TNI mengabadikan momen tersebut.
"Ganteng-ganteng banget TNI, gagah lagi," celoteh seorang emak.
"Iya, ada yang masih jomblo, mau gue jodohin sama anak gue," timpal emak lainnya.
Para anggota TNI juga antusias menerima ajakan swafoto, beberapa di antaranya juga bersalaman dengan massa aksi kawal MK.
Baca juga: Massa Kawal MK Teriak TNI Bersama Rakyat
Sebelumnya, saat sedang mendengarkan orasi di jalan Medan Merdeka Barat, massa dikejutkan dengan kedatangan sekelompok TNI yang berjalan membelah kerumunan.
Spontan, sang orator meneriakkan hidup TNI dan dilanjutkan teriakan TNI bersama rakyat. Sekejap suasana orasi sepi.
Pantauan Media Indonesia, anggota TNI yang datang menuju keremunan massa dari Mako Lantamal III Jakarta Utara. Anggota marinir baret merah dan ungu masuk ke dalam gedung Kementerian Pertahanan RI. Mereka tidak dilengkapi senjata apapun.(OL-5)
PDIP belum menentukan sikap resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu
KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu dengan Pilkada masih disorot banyak pihak. Tak terkecuali di kalangan anggota DPR RI.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
MK dalam perkembangannya tidak lagi menjadi sekadar negative legislator dalam meneruskan suatu perkara, tetapi sudah melangkah progresif sebagai lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
Menurutnya, penting bagi DPR dan Pemerintah untuk bisa menjelaskan seberapa partisipatif proses pembentukan UU TNI.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
DELAPAN organisasi masyarakat sipil bersama sejumlah individu terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) resmi mengajukan permohonan judicial review atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved