Wacana Gerindra Terlalu Jauh

RAPAT paripurna pertama untuk membahas pemilihan Wakil Gubernur DKI akan dilangsungkan pada 22 Juli mendatang. Rapat itu akan membahas terkait tata tertib pemilihan serta beberapa mekanisme pemilihan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, kemarin, setelah mendapat laporan dari panitia khusus (pansus) pemilihan wagub.

"Pansus akan mengagendakan nanti 22 Juli paripurna pertama. Akan ada paripurna kedua untuk menghasilkan apakah nanti diterima calon wagub atau tidaknya di dalam rapat paripurna itu," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Menurut Prasetyo, guna menyelesaikan mekanisme pemilihan wagub, DPRD khususnya pansus akan kembali mengadakan kunjungan kerja. Sebelumnya, DPRD DKI telah mengadakan kunker ke Provinsi Riau yang juga mengalami hal yang sama dengan DKI, yakni kekosongan jabatan wagub karena wagub sebelumnya mengundurkan diri.

"Nah, mereka besok mungkin ada kunker lagi ke Semarang, setelah itu melaporkan lagi. Ya, kita laksanakan di bulan Juli nanti," ujarnya.

Kedua cawagub DKI yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta turut diusung Partai Gerindra, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, juga akan turut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Keduanya diproyeksikan mengisi posisi wagub yang telah kosong selama delapan bulan sejak ditinggalkan Sandiaga Uno yang maju sebagai cawapres pada Pemilu 2019.

Gerinda sendiri melalui ketua fraksinya Abdul Ghoni siap untuk mengajukan dua nama cawagub baru jika pada pemilihan wagub yang akan dilakukan DPRD tidak ada wagub yang terpilih atau pemilihan gagal dilakukan karena jumlah anggota yang hadir saat pemilihan tidak kuorum.

Menanggapi keinginan Gerindra itu, Ketua Fraksi PKS Suhaimi mengatakan tidak ingin ambil pusing dengan wacana tersebut. Dia mengatakan pihaknya hanya ingin fokus pada pemilihan wagub yang akan dilakukan dalam beberapa bulan mendatang.

"Terlalu jauhlah berpikirnya itu. Ini berpikirnya fokus bagaimana ini terpilih," kata Suhaimi.

Suhaimi juga menjelaskan jika dalam menentukan cawagub harus terdapat kesepakatan dari partai pengusung. Hal itu ialah ketentuan dalam Undang-Undang No 10/2016 tentang Pilkada.

"Jadi, bukan mau saya atau maunya siapa, tapi ketentuan UU. Nanti panitia pemilihan (panlih) yang akan menjalankan aturan itu saat pemilihan. Sementara itu, pansus akan mengejawantahkan aturan itu dalam bentuk tata tertib (tatib) pemilihan," tegas Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta itu.

Terlalu jauh

Senada dengan Suhaimi, Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus menilai pernyataan Ketua Fraksi Partai Gerindra yang akan mengajukan dua nama calon wakil gubernur baru jika DPRD menolak dua cawagub yang ada saat ini hanyalah sekadar wacana.

"Jangan terlalu jauh untuk berpikir ke sana. Boleh saja berencana, tapi jangan terlalu jauh berandai-andai," terangnya.

Bestari yang juga anggota panitia khusus (pansus) pemilihan wagub pun menegaskan pihaknya tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait penentuan cawagub sebab cawagub menjadi ranah dua partai yang mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada 2017.

Meski demikian, Bestari mengingatkan agar semua pihak menghormati proses kerja pansus pemilihan wagub yang saat ini sedang berjalan dan menghormati kedua cawagub. (Put/J-2)