Anies Didesak Lanjutkan Program Rusun

ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan program penyediaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa.

Hal itu diungkapkan saat menanggapi musibah kebakaran yang menimpa warga Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Sabtu (11/5). Ia mendengar saat ini para pengungsi kesulitan karena tenda pengungsian terbatas.

Program pembangunan rusunawa dahulu digencarkan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP). Keduanya membangun rusunawa bukan hanya untuk tempat relokasi penduduk di permukiman liar tetapi juga sebagai sarana relokasi sementara bagi warga yang tempat tinggalnya mengalami musibah.

Namun, program rusunawa berhenti total di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kalau Pak Anies punya program rusunami silahkan, rusunawa juga. Ini kan pilihan warga. Kalau warga punya duit silakan rusunami. Kalau kurang mampu silakan rusunawa. Pak Anies memberikan pilihan kepada warga Jakarta. Tapi kan nggak mau melakukan itu," kata Gembong ketika dihubungi, Senin (13/5).

Baca juga: Anies Pastikan Reformasi Aturan Pengelolaan Rumah Susun

Ketua Fraksi PDIP ini juga mengkritisi warga yang hingga kini belum mendapat tempat tinggal yang layak. Diketahui sejak Anies menjabat pada 2017 tidak ada pembangunan rusunawa. Ini mengakibatkan hunian di Jakarta tidak bertambah signifikan.

"Karena memang SOP penampungan kan soal lahan jadi persoalan. Itu problem. Kemudian rusun terdekat problemnya belum tentu rusun terdekat kosong," ujarnya.

Gembong pun turut mengkritisi Pemprov DKI Jakarta yang belum berhasil menangani kebakaran. Solusi kebakaran menurutnya harus diselesaikan oleh semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, tidak hanya Dinas Penyelamatan dan Penanggulangan Kebakaran.

"Itu tugas seluruh pemangku kepentingan agar terobosan kasus itu bisa diselesaikan bersama," jelasnya.

Sebelumnya, akibat kebakaran yang terjadi pada Sabtu (11/5) lalu sebanyak 450 KK atau 3.500 warga kehilangan tempat tinggal dan tinggal di pengungsian. (OL-7)