Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Nurdin, mengatakan hari ini pihaknya menunda rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu 2019 di tingkat provinsi. Pasalnya, rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota yakni wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara belum rampung sepenuhnya. Bahkan kondisi itu bisa berlangsung sampai besok.
Nurdin menambahkan, rekapitulasi di Jakarta Timur kemungkinan masih melakukan proses penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga Minggu (12/5) besok.
"Proses pelaksanaan di Jaktim itu sendiri di kecamatan-kecamatan yang masih menyisakan rekapitulasi ada di Duren Sawit dan Pulo Gadung, sisanya sudah finalisasi, artinya pengadministrasian," kata Nurdin di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (11/5).
Sementara kecamatan yang sudah menyelesaikan proses rekapitulasi di Ciracas, Matraman, Cipayung, dan Pasar Rebo. Sedangkan dalam tahap finalisasi di Makasar, Kramat Jati, Jatinegara, dan Cakung.
Nurdin menambahkan, hasil pemilu di keempat kecamatan itu akan mulai direkapitulasi dalam rapat pleno tingkat Kota Jakarta Timur pada hari ini, Sabtu (11/5).
"Memang berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah selesai, itu butuh waktu satu hari lebih. Bahkan dua hari untuk proses penyelesaian administrasi," sebutnya.
Rekapitulasi di tingkat provinsi dijadwalkan rampung pada Minggu (12/5) besok. Namun, sejauh pihaknya menunda rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan Umum 2019 di tingkat provinsi.
"Kita masih menunggu proses rekapitulasi di Jakarta Utara dan Jakarta Timur yang sampai hari ini masih berlangsung," pungkas Nurdin.
Baca juga: Pengancam Presiden Jokowi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
Sebelumnya, dia menyebut apabila proses rekapitulasi di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara rampung, pihaknya baru bisa memastikan melanjutkan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu 2019 di tingkat provinsi.
"Jadi kalau misalkan di Utara dan Timur sudah selesai, bisa dilanjutkan di sini," sebutnya
Dia tak memungkiri, apabila proses administrasi di tingkat kecamatan membutuhkan waktu sehari hingga dua hari. Seperti proses tanda tangan PPK, tanda tangan saksi, hingga proses penggandaan.
"Kemudian ada stempel itu butuh waktu lama. Karena DAA 1 Plano itu kan berlembar-lembar yang dibutuhkan untuk kepentingan saksi pengawas TPS kecamatan dan lain-lain," terangnya.
Selanjutnya, proses administrasi di tingkat kecamatan selesai bertahap ke pleno tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, kemungkinan pleno tingkat provinsi bisa dilaksanakan malam nanti apabila di Jakarta Utara menyelesaikan rekapitulasi hingga malam.
"Kalau info dari Jakut, misalnya mereka melaksanakan siang ini mungkin malam kita bisa laksanakan. Tapi kalau mereka melaksanakannya nanti malam di tingkat kota, artinya kita Minggu (12/5) pagi baru melaksanakan," paparnya.
Nurdin berharap rapat pleno tingkat provinsi tidak molor. Terlebih terget rekapitulasi semua harus rampung hingga 12 Mei. Oleh karena itu, KPU DKI akan kirim surat kepada KPU RI untuk meminta fatwa terkait hal tersebut.
"Harapannya sih selesai sesuai target, tetapi juga harus rasional. Kami kan sudah meminta fatwa KPU RI untuk dicarikan solusi kalau seandainya nanti ketika sudah tanggal 12 belum selesai sehingga kemudian proses pelaksanaan ini dianggap sah dan tidak dipermasalahkan. Itu sudah kami komunikasikan," pungkasnya. (OL-1)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
PEMILU tinggal menghitung hari. Bagaimana peta elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden serta elektabilitas partai-partai jelang pemilu?
Bahayanya ialah bahwa NU bisa menjadi satu-satunya penentu keputusan terkait isu-isu agama dan menjadi pemegang kekuasaan dalam hal ortodoksi dan heterodoksi.
Dari total korban terdiri dari 144 orang di antara mereka meninggal dunia dan 883 orang sakit.
AKBP Stefanus mengaku telah menyita dan melihat rekaman kamera pemantau yang menunjukkan pelaku diduga berjumlah dua orang.
Kegiatan yang terpusat di Jl Imam Bonjol di samping Hotel Mandarin itu diadakan untuk menebarkan pesan pemilu damai kepada masyarakat.
Kontribusi yang bisa diberikan masyarakat dalam melawan informasi atau berita hoaks adalah memenuhi narasi dan konten positif di media sosial. Cara itu sangat efektif untuk membendung narasi kebencian di dunia maya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved