Forum Perempuan Diaspora NTT di Jakarta Desak Hukuman Kebiri Bagi Kapolres Ngada

FORUM Perempuan Diaspora NTT, menyampaikan tuntutan hukuman kebiri dan seumur hidup sekaligus memberhentikan dengan tidak hormat pelaku dari insitusi kepolisian Republik Indonesia kepada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur yang tega melakukan kekerasan seksual pada anak.  

Tuntutan maksimal itu disampaikan Forum Diaspora NTT, merespons kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (FWLS).

Hal tersebut terungkap dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia, Kamis (20/3/2025) usai pelaksanaan diskusi bersama Perempuan Diaspora NTT.

Baca juga : Polisi Tangkap 4 Orang Pemuda yang Diduga Perkosa Pelajar secara Bergilir di Garut

Diskusi yang dilaksanakan dalam suasana peringatan Hari Perempuan Internasional itu dihadiri oleh Ibu Asti Laka Lena, ketua TP PKK Propinsi NTT, Anggota DPR RI Komisi X1, Ibu Julia Laiskodat, Komunitas Perempuan Manggarai, Yayasan I. J Kasimo, PADMA, KOMPAK dan beberapa pemerhati isu perempuan dan anak. 

Beragam topik diskusi yang diangkat, termasuk maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak di NTT, dan satu kasus yang menjadi perhatian publik saat ini adalah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh tiga orang perempuan dan dua orang di antaranya masih berusia anak yang dilakukan oleh pimpinan Polres Ngada.

Atas kasus hukum tersebut, Ketua TP PKK NTT, Ibu Asty Laka Lena menyampaikan bahwa kita perlu mengawal kasus ini, sehingga adanya tindakan transparan dalam proses hukum yang saat ini sedang berlangsung. "Saya sebagai Ibu, Ibu Gubernur, Ketua PKK akan memantau kasus hukum ini agar keadilan bagi korban dapat tercapai". 

Baca juga : Hamili Anak Tiri, Pria 51 Tahun Terancam 15 Tahun Penjara

Asty Laka Lena  juga meminta kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melakukan pengawasan terhadap proses hukum yang saat ini dilakukan dan berharap bahwa lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memberikan Perlindungan, pemulihan dan pemenuhan hak bagi ketiga korban. 

Asti menambahkan bahwa saya sebagai Ketua TP PKK NTT akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak dan salah satunya Perempuan Diaspora NTT yang berada di Jakarta, karena perempuan Diaspora NTT yang dekat dengan Mabes Polri untuk sering melakukan koordinasi dengan Kepolisian. 

Sementara Ibu Julia Laiskodat dalam diskusi tersebut menyampaikan prihatinnya atas masalah yang terjadi dan memberikan dukungan penuh dan sama-sama mengawal kasus hukum ini sampai pada proses putusan Pengadilan. 

Baca juga : Bejat! Tujuh Orang Rudapaksa Gadis 16 Tahun Sampai Pingsan

Sere Aba koordinator Forum Perempuan Diaspora NTT dalam diskusi tersebut juga menyampaikan dan meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menggunakan pasal dengan ancaman hukuman yang tinggi dan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adanya ancaman hukuman seumur hidup bagi pelaku kejahatan seksual. 

Sere Aba menambahkan bahkan dalam Undang-undang perlindungan anak juga mengatur terkait dengan hukuman suntikan kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual. Sere juga menambahkan kepolisian bisa menjuntokan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

Ini merupakan masalah yang harus disikapi dengan serius oleh aparat kepolisian karena peristiwa kekerasan seksual bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan pelaku pun bisa orang yang memahami hukum sebagaimana peristiwa kekerasan seksual yang terjadi saat ini.  

Untuk itu, Forum Perempuan Diaspora NTT di Jakarta menyampaikan seruan:

1. Mengutuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh Kapolres Ngada
2. Mengadili pelaku dan menjatuhkan hukuman kebiri dan seumur hidup sekaligus memberhentikan dengan tidak hormat pelaku dari insitusi kepolisian Republik Indonesia.
3. Memberikan perlindungan dan pemulihan hak korban
4. Menuntaskan semua kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan yang terjadi di NTT

Diskusi ini difasilitasi oleh Badan Penghubung propinsi NTT di Jakarta. (H-2)