Gejolak Timur Tengah Guncang Stabilitas Ekonomi AS

ESKALASI perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai memukul perekonomian AS. Konflik tersebut memicu lonjakan harga energi yang berisiko mendorong inflasi, menekan daya beli, dan menyulitkan langkah bank sentral menjaga stabilitas.

Serangan Washington dan Tel Aviv ke Teheran yang kemudian dibalas Iran telah mengguncang pasar minyak dunia. Gangguan terhadap pasokan energi, termasuk penutupan efektif Selat Hormuz mendorong harga minyak mentah melonjak tajam. Harga Brent bahkan sempat menyentuh level tertinggi sejak Juli 2024.

Kenaikan harga minyak itu diperkirakan segera berdampak pada harga bahan bakar di Amerika Serikat, isu yang sensitif secara politik.

Baca juga : Antisipasi dampak Ekonomi dari Perang, Pemerintah Perlu Menata Kembali Penggunaan Anggaran

Analis utama Oxford Economics, John Canavan, memperkirakan dampaknya akan terasa dalam waktu dekat. 

"Harga di SPBU kemungkinan akan naik dalam beberapa hari," katanya.

Ia menambahkan bahwa tren kenaikan harga bensin sebenarnya sudah terlihat sejak awal Januari. Menurutnya, para pengecer bahan bakar biasanya cepat merespons perkembangan geopolitik yang berpotensi mendorong harga lebih tinggi.

Baca juga : Biro Perjalanan Haji dan Umrah di Subang Tunggu Keputusan Pemerintah hingga Maskapai

Lonjakan biaya energi diperkirakan akan membebani rumah tangga Amerika, sekaligus menekan konsumsi yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi. 

Belanja konsumen menyumbang sekitar dua pertiga produk domestik bruto (PDB) AS, sehingga tekanan pada sektor ini berisiko merambat ke berbagai lini, termasuk transportasi dan logistik.

Ekonom ING, James Knightley, menilai harga energi yang meningkat dapat memicu kenaikan tarif penerbangan serta biaya distribusi barang. Meski Amerika relatif mandiri dalam pasokan gas alam, ia menegaskan harga domestik tetap dipengaruhi dinamika global, sehingga lonjakan harga internasional dapat berdampak pada tarif listrik.

"Ini tidak diragukan lagi akan menjadi titik kritis bagi perekonomian AS," kata Knightley.

Ia memperingatkan, jika masyarakat harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk bensin dan utilitas, tekanan terhadap keuangan konsumen akan semakin berat dan berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi, terutama bila konflik berlangsung lebih dari beberapa pekan.

Situasi ini juga menghadirkan tantangan politik bagi Presiden AS, Donald Trump. Pemerintah diperkirakan berupaya menahan lonjakan harga energi karena dampaknya langsung terhadap sentimen publik menjelang pemilihan.

Kepala Ekonom Nationwide, Kathy Bostjancic, menyebut pemerintah memahami betul isu keterjangkauan harga menjadi perhatian utama masyarakat.

"Harga bensin yang lebih tinggi akan berdampak negatif pada kepercayaan dan sentimen konsumen. Itu bisa terlihat di bilik suara pada bulan November," ujarnya.

Di sisi lain, konflik ini turut menempatkan Federal Reserve dalam posisi dilematis. Risiko inflasi yang kembali meningkat mendorong bank sentral mempertahankan suku bunga tinggi, sementara perlambatan ekonomi dan potensi pelemahan pasar tenaga kerja justru membuka ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter.

Presiden Federal Reserve New York, John Williams, mengatakan otoritas moneter masih perlu mengamati seberapa lama dampak konflik terhadap harga akan berlangsung. 

"Kita harus menunggu dan melihat," sebutnya.

Knightley menambahkan bahwa risiko inflasi jangka pendek membuat peluang pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat menjadi kecil, meskipun tekanan terhadap ekonomi semakin terasa. 

Menurutnya, bank sentral harus menyeimbangkan dua mandat utama yang saling bertolak belakang, menjaga inflasi tetap terkendali dan memastikan tingkat lapangan kerja tetap optimal. (AFP/E-4)