Trump Teken RUU Anggaran, Akhiri Shutdown Pemerintah AS Selama 4 Hari

PRESIDEN Donald Trump resmi menandatangani rancangan undang-undang (RUU) pengeluaran pada Selasa waktu setempat, sekaligus mengakhiri penutupan sebagian (shutdown) pemerintah federal yang telah berlangsung selama empat hari. Penutupan ini sebelumnya dipicu penolakan keras dari Partai Demokrat terkait pendanaan badan federal yang menjalankan kebijakan penindakan imigrasi.

RUU tersebut sampai di meja Trump di Gedung Putih setelah melewati pemungutan suara yang sangat ketat di DPR yang dikuasai Partai Republik, dengan perolehan suara 217-214. Tercatat, 21 anggota Demokrat menyeberang untuk mendukung paket pendanaan ini, sementara jumlah anggota Republik yang sama justru menolak karena enggan memenuhi tuntutan reformasi Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) yang diajukan Demokrat.

Dipicu Tragedi Minneapolis

Kebuntuan negosiasi anggaran DHS ini merupakan imbas dari insiden penembakan dua warga sipil AS oleh agen federal di Minneapolis. Kota tersebut kini menjadi pusat ketegangan atas kebijakan imigrasi keras yang diusung presiden dari Partai Republik tersebut.

Baca juga : Buntut Penembakan Alex Pretti, Agen Federal ICE akan Angkat Kaki dari Minneapolis

Trump, yang sebelumnya pernah memimpin rekor shutdown terlama selama 43 hari pada musim panas lalu, terus menekan Partai Republik untuk segera mengadopsi RUU ini guna mengakhiri penutupan yang dimulai sejak Sabtu. "RUU ini adalah kemenangan besar bagi rakyat Amerika," ujar Trump dalam upacara penandatanganan di Gedung Putih.

"Alih-alih omnibus mengerikan yang membengkak dan boros serta penuh dengan pemberian kepentingan khusus, kita telah berhasil meloloskan paket yang bertanggung jawab secara fiskal yang benar-benar memotong pengeluaran federal yang boros sambil mendukung program-program penting bagi keselamatan, keamanan, dan kemakmuran rakyat Amerika," tambahnya.

Tuntutan Reformasi dan Penggunaan Body Camera

Partai Demokrat di DPR sebelumnya menuntut perubahan mendasar pada cara DHS melakukan razia imigrasi. Mereka menyoroti penggunaan agen bersenjata berat, bertopeng, dan tanpa identitas yang sering menahan orang tanpa surat perintah.

Baca juga : Donald Trump dan Gustavo Petro Jalin 'Pakta Kebebasan' di Gedung Putih

Tekanan publik nasional meningkat setelah agen federal menembak mati Renee Nicole Good, seorang ibu tiga anak, dan Alex Pretti, seorang perawat veteran, di Minneapolis bulan lalu. Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris DHS Kristi Noem mengumumkan agen federal di kota tersebut wajib mengenakan kamera badan (body camera) "berlaku segera" dan akan diperluas secara nasional.

Batas Waktu Dua Minggu

Meskipun shutdown telah berakhir, tantangan besar masih menanti. Para pembuat kebijakan kini hanya memiliki waktu dua minggu untuk merundingkan RUU pendanaan DHS setahun penuh sebelum masa berlaku anggaran sementara berakhir.

Kedua belah pihak mengakui bahwa pembicaraan mendatang akan sangat bermuatan politis. Demokrat terus menuntut batasan baru pada penegakan imigrasi, sementara kelompok konservatif mendorong prioritas kebijakan mereka sendiri.

Sebagai informasi, kondisi shutdown sempat membekukan pendanaan untuk operasional federal non-esensial, yang memaksa lembaga-lembaga menghentikan layanan, merumahkan pekerja tanpa gaji, atau mewajibkan mereka bekerja tanpa bayaran sementara waktu. (AFP/Z-2)