Pejabat Intelijen AS Kompak Klaim Trump Soal Ancaman Nuklir Iran Tak Terbukti

PARA pejabat tinggi pemerintahan Trump memberikan kesaksian publik pertama mereka sejak meletusnya perang Iran tiga minggu lalu. Dalam sidang Komite Intelijen Senat pada Rabu (18/3/2026), jajaran direktur intelijen justru memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan klaim-klaim agresif Presiden Donald Trump terkait ancaman Iran.

Sidang ini menghadirkan Direktur Intelijen Nasional (DNI) Tulsi Gabbard, Direktur CIA John Ratcliffe, dan Direktur FBI Kash Patel. Kehadiran mereka terjadi hanya berselang satu hari setelah pengunduran diri Direktur Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional, Joe Kent, yang menuduh administrasi Trump telah berbohong mengenai adanya "ancaman mendesak" dari Iran.

Kontradiksi Data Nuklir dan Rudal

Poin paling krusial dalam sidang ini adalah bantahan terhadap pernyataan Trump, Iran sedang membangun kembali program nuklirnya. Dalam pidato kenegaraannya, Trump menyebut Iran "memulai semuanya dari awal." Bahkan, penasihat Gedung Putih Steve Witkoff mengklaim Iran hanya berjarak satu minggu dari memiliki bahan pembuat bom nuklir.

Baca juga : Mundurnya Direktur Kontraterorisme AS Joe Kent Buat Retak di Internal Trump

Namun, Tulsi Gabbard dalam pernyataan tertulisnya menyampaikan fakta berbeda.

"Sebagai hasil dari Operasi Midnight Hammer (pada Juni lalu), program pengayaan nuklir Iran telah hancur total," kata Gabbard. "Sejak saat itu, tidak ada upaya untuk mencoba membangun kembali kemampuan pengayaan mereka."

Gabbard juga gagal memperkuat klaim Trump mengenai rudal balistik antarbenua (ICBM) Iran yang disebut akan "segera mencapai Amerika Serikat." Menurut penilaian intelijen, teknologi yang ada saat ini baru memungkinkan Iran mengembangkan ICBM militer yang layak sebelum tahun 2035, bukan dalam waktu dekat.

Baca juga : Intelijen AS Sebut Stok Uranium Iran Capai Rekor Tertinggi

Perdebatan Definisi "Ancaman Mendesak"

Inti dari persidangan ini berpusat pada subjektivitas istilah "ancaman mendesak" (imminent threat) yang digunakan Trump sebagai dasar pembenaran perang. Gabbard, yang sebelum bergabung dengan kabinet dikenal sangat menentang perang, kini memilih posisi netral yang memicu kritik dari pihak Demokrat.

Ketika ditekan oleh Senator Jon Ossoff mengenai apakah intelijen menunjukkan adanya ancaman nuklir yang mendesak, Gabbard menjawab, "Satu-satunya orang yang dapat menentukan apa yang merupakan ancaman dan apa yang bukan adalah Presiden."

Ia menambahkan, "Bukan tanggung jawab komunitas intelijen untuk menentukan apa yang merupakan ancaman mendesak dan apa yang bukan."

Pernyataan ini ditolak keras oleh Ossoff, yang menegaskan bahwa tugas utama komunitas intelijen justru memberikan penilaian independen mengenai tingkat ancaman tersebut.

Polemik Penggeledahan Fulton County

Selain isu perang, Gabbard juga dicecar mengenai kehadirannya dalam penggeledahan FBI di kantor pemilu Fulton County dua bulan lalu. Sebuah tindakan yang dianggap di luar wewenangnya sebagai DNI yang mengurusi ancaman luar negeri.

Gabbard bersikeras kehadirannya di sana adalah "atas permintaan Presiden" untuk "membantu mengawasi" penggeledahan. Namun, ia menolak merinci bagaimana perintah itu diberikan, yang semakin menambah ketidakjelasan koordinasi antara Gedung Putih, Kementerian Kehakiman, dan komunitas intelijen dalam isu domestik. (CNN/Z-2)