Korban dan Kongres AS Kecewa Atas Sensor Ketat Dokumen Jeffrey Epstein oleh Departemen Kehakiman

PERILISAN ribuan halaman dokumen terkait kasus pelecehan seksual Jeffrey Epstein oleh Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat menuai gelombang kekecewaan. Meskipun publik telah lama menantikan transparansi penuh, dokumen yang dirilis justru dipenuhi sensor (redaksi) ketat yang dianggap menutupi fakta penting.

Perilisan ini merupakan mandat dari undang-undang Kongres yang mewajibkan DOJ membuka seluruh materi terkait kejahatan Epstein. Namun, sejumlah anggota parlemen menilai langkah DOJ tidak tulus dan tidak lengkap. Para pakar hukum bahkan memperingatkan sensor yang berlebihan ini justru akan memperburuk teori konspirasi yang berkembang di masyarakat.

Foto Tokoh Dunia dan Sensor Wajah

Dokumen yang baru dirilis mencakup foto Ghislaine Maxwell di depan Downing Street, klaim pertemuan Epstein dengan gadis 14 tahun bersama Donald Trump di Mar-a-Lago, serta foto-foto mantan Presiden Bill Clinton. Selain itu, muncul pula nama-nama pesohor seperti Andrew Mountbatten-Windsor, Mick Jagger, Michael Jackson, hingga Diana Ross.

Baca juga : Ghislaine Maxwell Bantah Trump dan Clinton Terkait Kasus Jeffrey Epstein

Penting untuk dicatat keberadaan nama atau foto dalam berkas ini bukan merupakan bukti pelanggaran hukum. Donald Trump dan Bill Clinton secara konsisten membantah terlibat atau mengetahui aktivitas kriminal Epstein.

Wakil Jaksa Agung AS, Todd Blanche, menegaskan sensor dilakukan semata-mata untuk melindungi identitas lebih dari 1.200 korban dan kerabat mereka. "Satu-satunya redaksi yang diterapkan adalah yang diwajibkan oleh hukum, titik," tegas Blanche melalui unggahan di platform X.

Kritik Pedas dari Korban dan Pakar

Namun, alasan perlindungan korban ini diragukan para penyintas. Marina Lacerda, salah satu korban yang dilecehkan pada usia 14 tahun, menyatakan kekecewaannya. "Kami khawatir informasi ini akan terus disensor dengan cara yang sama seperti hari ini," ujarnya kepada BBC.

Baca juga : AS Rilis Dokumen Skandal Epstein, Foto Bill Clinton dan Tokoh Publik Jadi Sorotan

Senada dengan Marina, penyintas lainnya, Liz Stein, menuduh DOJ secara terang-terangan melanggar Epstein Files Transparency Act. Ia mengkhawatirkan adanya taktik pemberian informasi yang lambat dan tidak lengkap tanpa konteks yang jelas.

John Day, seorang pengacara pembela kriminal, juga terkejut dengan banyaknya informasi yang ditutupi. "Ini hanya akan menyulut api konspirasi. Muncul pertanyaan besar mengenai seberapa setia DOJ dalam menjalankan undang-undang ini," ungkapnya.

Ancaman Tindakan Hukum bagi DOJ

Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Ro Khanna, dan Thomas Massie dari Partai Republik, yang mempelopori perilisan berkas ini, menyebut draf tersebut "tidak lengkap". Khanna bahkan mempertimbangkan langkah-langkah hukum seperti pemecatan (impeachment) atau tuntutan penghinaan terhadap pejabat terkait karena tidak memberikan penjelasan atas setiap sensor yang dilakukan.

Thomas Massie menambahkan Jaksa Agung Pam Bondi dan pejabat DOJ lainnya bisa menghadapi tuntutan hukum di masa depan. Pasalnya dianggap gagal mematuhi semangat transparansi yang diamanatkan undang-undang.

Menanggapi kritik tersebut, Gedung Putih mengklaim pemerintahan Trump sebagai yang "paling transparan dalam sejarah" dan menyatakan telah berbuat lebih banyak bagi para korban dibandingkan pihak lain. Todd Blanche juga menjanjikan bahwa tidak ada upaya untuk menutupi nama-nama besar, termasuk Donald Trump maupun Bill Clinton, selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. (BBC/Z-2)