Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPARTEMEN Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) terpaksa menarik ribuan dokumen terkait kasus mendiang predator seksual Jeffrey Epstein dari situs resmi mereka. Langkah darurat ini diambil setelah terungkapnya kebocoran identitas para penyintas akibat kesalahan proses sensor (redaksi) yang dianggap fatal.
Pengacara para korban mengungkapkan kegagalan sensor pada dokumen yang dirilis Jumat lalu telah menjungkirbalikkan kehidupan hampir 100 penyintas. Data sensitif mulai dari alamat email hingga foto-foto polos yang masih menampilkan nama dan wajah korban tersebar secara luas.
Dalam pernyataan resminya, para korban menyebut insiden ini sebagai hal yang memuakkan. Mereka menegaskan bahwa sebagai korban, mereka tidak seharusnya diekspos, diteliti kembali, apalagi mengalami trauma berulang.
Brittany Henderson dan Brad Edwards, dua pengacara yang mewakili korban, bahkan melayangkan surat kepada hakim federal di New York. Mereka menyebut insiden ini sebagai "pelanggaran privasi korban yang paling parah dalam satu hari sepanjang sejarah Amerika Serikat."
Beberapa korban melaporkan dampak nyata dari kebocoran ini. Salah satu penyintas mengaku menerima ancaman pembunuhan setelah rincian rekening bank pribadinya terpublikasi. Sementara itu, Annie Farmer, salah satu korban Epstein, menyampaikan kekecewaannya kepada BBC.
"Sangat sulit untuk fokus pada informasi baru yang terungkap karena betapa besarnya kerusakan yang dilakukan DOJ dengan mengekspos para penyintas seperti ini," ujar Annie Farmer.
Pihak DOJ mengakui adanya kesalahan tersebut dan mengklaim bahwa insiden ini disebabkan "kesalahan teknis atau manusia." Dalam surat yang diajukan ke hakim federal pada hari Senin, DOJ memastikan dokumen-dokumen yang dipermasalahkan telah diturunkan untuk proses sensor ulang.
"Semua dokumen yang diminta oleh korban atau penasihat hukum untuk dihapus hingga kemarin malam telah ditarik untuk redaksi lebih lanjut," tulis pernyataan DOJ.
Seorang juru bicara DOJ menyatakan pihaknya sangat serius dalam melindungi korban. Mereka mengeklaim telah menyensor ribuan nama dari jutaan halaman yang dipublikasikan. Menurut mereka, informasi yang tidak tersensor hanya mencakup 0,1% dari total halaman yang dirilis.
Perilisan dokumen ini merupakan mandat dari undang-undang yang disetujui Kongres AS, yang mewajibkan pemerintah mempublikasikan seluruh file terkait Epstein. Sejauh ini, jutaan dokumen telah dibuka ke publik, termasuk 3 juta halaman teks, 180.000 gambar, dan 2.000 video yang dirilis Jumat lalu.
Namun, pengacara hak-hak perempuan Gloria Allred menilai proses tersebut sangat ceroboh. Ia menemukan banyak nama korban yang hanya dicoret dengan garis tipis namun tetap bisa terbaca jelas.
Lisa Phillips, korban lainnya, menegaskan DOJ telah gagal memenuhi tiga persyaratan utama mereka.
"Satu, banyak dokumen masih belum diungkapkan. Dua, tanggal rilis yang ditetapkan sudah lama lewat. Dan tiga, DOJ merilis nama-nama banyak penyintas. Kami merasa mereka sedang mempermainkan kami, tapi kami tidak akan berhenti berjuang," tegas Phillips.
Jeffrey Epstein sendiri ditemukan tewas di sel penjara New York pada 10 Agustus 2019 saat menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan seks anak di bawah umur. Kematiannya meninggalkan banyak misteri yang hingga kini terus digali melalui jutaan dokumen yang perlahan dibuka ke publik. (BBC/Z-2)
Tekanan anggota parlemen memaksa Departemen Kehakiman AS membuka nama-nama yang sebelumnya disensor dalam file kasus Jeffrey Epstein, termasuk miliarder dan taipan.
Presiden Donald Trump menyatakan siap menandatangani RUU yang mewajibkan Departemen Kehakiman membuka seluruh dokumen terkait kasus Jeffrey Epstein.
Presiden AS Donald Trump mengatakan bisa menerima kompensasi US$230 juta dari Departemen Kehakiman atas penyelidikan masa lalu terhadap dirinya.
Hakim federal tolak permintaan DOJ membuka transkrip dan bukti sidang kasus Jeffrey Epstein.
Departemen Kehakiman AS menyerahkan daftar 300 lebih tokoh yang muncul dalam dokumen Jeffrey Epstein ke Kongres.
Perseteruan memanas, pemerintahan Trump resmi menggugat Harvard atas dugaan penghambatan investigasi hak sipil terkait proses penerimaan mahasiswa.
Sidang Departemen Kehakiman AS terkait berkas Jeffrey Epstein berujung ricuh. Jaksa Agung Pam Bondi bela sensor dokumen di hadapan para korban yang hadir.
Demokrat tuding Jaksa Agung Pam Bondi tutupi berkas Jeffrey Epstein dan jadikan DOJ alat balas dendam Trump.
Departemen Kehakiman AS resmi mengakhiri peninjauan berkas Jeffrey Epstein, namun Kongres tetap melanjutkan penyelidikan. Nama Trump dan Clinton kembali jadi sorotan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved