Jaksa Agung AS Nyatakan Penyelidikan Jeffrey Epstein Berakhir, Demokrat Protes Keras

DEPARTEMEN Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) melalui Wakil Jaksa Agung Todd Blanche secara mengejutkan menyatakan peninjauan terhadap kasus perdagangan seks Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell telah "berakhir". Pernyataan ini muncul di tengah desakan publik dan para penyintas yang menuntut akuntabilitas lebih lanjut terhadap para klien elite yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.

Blanche menegaskan meskipun dokumen jutaan halaman telah dirilis, membuktikan tindak pidana baru bukanlah perkara mudah. Ia mengakui adanya banyak foto mengerikan yang diambil Epstein atau orang-orang di sekitarnya, namun hal itu tidak serta-merta bisa menjadi dasar penuntutan.

"Para korban ingin dipulihkan, dan kami pun menginginkan hal yang sama. Namun, itu tidak berarti kami bisa begitu saja menciptakan bukti atau membuat kasus yang memang tidak ada," ujar Blanche dalam wawancara dengan CNN.

Baca juga : Terkuak! Dokumen DOJ Ungkap Donald Trump 8 Kali Naik Pesawat Jeffrey Epstein

Demokrat Tuding Ada "Sesuatu yang Disembunyikan"

Pernyataan Blanche langsung memicu reaksi keras dari anggota legislatif Partai Demokrat. Ro Khanna, anggota DPR AS dari California yang juga ikut menyusun undang-undang transparansi terkait kasus ini, membantah klaim DOJ. Ia menyebut dokumen yang dirilis pada Jumat lalu baru mencakup separuh dari total arsip investigasi.

"Mereka paling banyak baru merilis setengah dari dokumen yang ada. Namun, dokumen yang sedikit itu saja sudah mengguncang hati nurani negara ini," tegas Khanna.

Khanna menyoroti referensi dan korespondensi yang melibatkan tokoh-tokoh terkemuka, termasuk miliarder Elon Musk dan Sekretaris Perdagangan Howard Lutnick. Meski tokoh-tokoh tersebut tidak dituduh melakukan pelanggaran hukum, Khanna menekankan pentingnya akuntabilitas bagi para elit yang tetap berhubungan dengan Epstein meski mengetahui statusnya sebagai pedofilia.

Baca juga : Sempat Hilang, Foto Donald Trump di Dokumen Jeffrey Epstein Muncul Kembali

Desakan Transparansi Penuh

Kritik juga datang dari Hakeem Jeffries, pemimpin fraksi Demokrat di DPR AS. Ia secara sinis menyebut instansi tersebut sebagai "Departemen Ketidakadilan" (Department of Injustice) karena dianggap menahan dokumen krusial dari mata publik.

"Ini belum berakhir dan tidak akan berakhir sampai ada transparansi penuh dan lengkap seperti yang dituntut oleh para penyintas. Pertanyaan yang diajukan rakyat Amerika adalah: apa yang mereka sembunyikan dan siapa yang mereka lindungi?" ujar Jeffries.

Selain masalah transparansi, DOJ juga menghadapi kritik teknis terkait kesalahan redaksi yang menyebabkan identitas beberapa penyintas terbongkar secara tidak sengaja dalam rilis jutaan file tersebut. Blanche berkilah  kesalahan tersebut hanya mencakup 0,001% dari total material dan segera diperbaiki.

Di sisi lain, DOJ menyatakan sisa halaman dokumen yang belum dirilis hanyalah salinan duplikat dari investigasi yang dilakukan secara terpisah di Florida dan New York. Namun, bagi para penyintas dan perwakilan hukum mereka, janji transparansi pemerintah masih jauh dari kata terpenuhi. (The Guardian/Z-2)