Blokade Kapal Tanker, Trump Tuntut Venezuela Kembalikan Aset Minyak AS

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (17/12) menuntut Venezuela mengembalikan aset yang disita dari perusahaan minyak AS bertahun-tahun lalu. 

Tuntutan itu sekaligus menjadi pembenaran atas pengumumannya mengenai blokade terhadap kapal tanker minyak yang bepergian ke atau dari negara Amerika Selatan tersebut, yang saat ini berada di bawah sanksi AS.

Trump mengungkit hilangnya investasi Amerika di Venezuela ketika ditanya soal langkah terbarunya dalam kampanye tekanan terhadap Presiden Nicolas Maduro. 

Baca juga : Trump Konfirmasi Lakukan Panggilan Telepon dengan Maduro

Dia memberi isyarat bahwa kebijakan itu setidaknya sebagian didorong oleh sengketa investasi minyak, selain tuduhan perdagangan narkoba. Sejumlah kapal tanker yang terkena sanksi dilaporkan mulai mengalihkan rute mereka menjauhi Venezuela.

"Kita tidak akan membiarkan siapa pun yang seharusnya tidak boleh masuk," kata Trump kepada wartawan. 

"Anda ingat mereka mengambil semua hak energi kita. Mereka mengambil semua minyak kita belum lama ini. Dan kita menginginkannya kembali. Mereka mengambilnya secara ilegal," ujarnya 

Baca juga : Kecam Ancaman AS, Venezuela Sebut Tuduhan Terorisme sebagai Kebohongan

Perusahaan-perusahaan minyak AS pernah mendominasi industri energi Venezuela sebelum pemerintah negara itu bergerak menasionalisasi sektor tersebut, pertama pada 1970-an dan kembali pada abad ke-21 di bawah pemerintahan Maduro dan pendahulunya, Hugo Chávez.

Kompensasi yang ditawarkan Venezuela dinilai tidak memadai. Pada 2014, sebuah panel arbitrase internasional memerintahkan pemerintah Venezuela membayar US$1,6 miliar kepada ExxonMobil.

Meski minyak telah lama menjadi isu utama dalam hubungan AS-Venezuela, pemerintahan Trump belakangan menyoroti hubungan Maduro dengan jaringan penyelundupan narkoba. 

Pemerintah AS menuding Caracas memfasilitasi pengiriman narkoba berbahaya ke wilayah Amerika. Dalam unggahan media sosial pada Selasa malam, Trump menuduh Venezuela menggunakan minyak untuk mendanai perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya.

Pekan lalu, pasukan AS menyita sebuah kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela, di tengah peningkatan kekuatan militer yang mencakup pengerahan kapal induk paling canggih milik Angkatan Laut AS.

Militer AS juga melakukan serangkaian serangan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur. 

Operasi tersebut dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 99 orang, termasuk empat orang dalam serangan pada Rabu. 

Langkah itu memicu pertanyaan dari anggota parlemen dan pakar hukum terkait dasar hukumnya. Trump juga menyatakan sedang mempertimbangkan kemungkinan operasi darat.

Pembicaraan Trump tentang aset curian

Wakil kepala staf Trump, Stephen Miller, menyamakan nasionalisasi industri minyak Venezuela dengan tindakan perampokan.

"Keringat, kecerdasan, dan kerja keras Amerika menciptakan industri minyak di Venezuela," tulis Miller di media sosial pada Rabu. 

"Pengambilalihan aset secara tirani merupakan pencurian kekayaan dan properti Amerika terbesar yang pernah tercatat. Aset-aset yang dijarah ini kemudian digunakan untuk mendanai terorisme dan membanjiri jalanan kita dengan pembunuh, tentara bayaran, dan narkoba," tambahnya.

Venezuela mulai menasionalisasi industri minyaknya pada 1970-an, sebuah kebijakan yang diperluas di bawah Chavez, ketika ratusan bisnis swasta dan aset asing diambil alih negara. Langkah tersebut berujung pada putusan arbitrase internasional pada 2014.

"Ada argumen yang dapat diajukan bahwa Venezuela berutang uang ini kepada Exxon. Saya rasa uang itu belum pernah dibayarkan," kata ekonom Philip Verleger.

Trump menyalahkan para pendahulunya karena dianggap tidak bersikap tegas atas penyitaan aset tersebut.

"Mereka mengambilnya karena kita memiliki presiden yang mungkin tidak mengawasi," kata Trump pada Rabu (17/12).

"Tapi mereka tidak akan melakukan itu lagi. Kami menginginkannya kembali. Mereka mengambil hak minyak kami, kami memiliki banyak minyak di sana. Seperti yang Anda ketahui, mereka mengusir perusahaan kami dan kami menginginkannya kembali," tambahnya.

Chevron, yang memiliki izin khusus dari pemerintah AS untuk memproduksi minyak di Venezuela, menyatakan operasinya tidak terganggu.

"Utang Venezuela kepada Chevron telah berkurang secara substansial sejak izin ekspor minyak Venezuela ke AS diberikan pada 2022," kata Francisco Monaldi, pakar minyak Venezuela dari Universitas Rice di Houston. Ia menyebut jumlah pastinya tidak dipublikasikan.

Penetapan baru untuk pemerintahan Maduro?

Tidak ada perubahan pada daftar organisasi teroris asing pada Rabu, meskipun Trump sebelumnya menulis di media sosial bahwa Rezim Venezuela telah ditetapkan sebagai organisasi tersebut.

Seorang pejabat AS yang terlibat dalam diskusi internal mengatakan para pejabat keamanan nasional telah diarahkan untuk tidak menafsirkan pernyataan Trump itu secara harfiah dan menganggapnya sebagai kiasan.

Pejabat tersebut, yang berbicara secara anonim, menegaskan bahwa blokade yang diumumkan Trump hanya berlaku bagi kapal-kapal yang telah dikenai sanksi sebelumnya, termasuk kapal tanker yang disita pekan lalu.

Departemen Luar Negeri AS, yang bertanggung jawab atas daftar organisasi teroris, tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi.

Pada 2020, Departemen Kehakiman AS di era Trump mendakwa Maduro atas tuduhan terorisme narkoba. Bulan lalu, pemerintahan Trump juga menetapkan Cartel de los Soles, kelompok yang dikaitkan dengan Maduro, sebagai organisasi teroris.

Venezuela mengecam pembajakan AS

Presiden Maduro pada Rabu menghubungi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membahas ketegangan saat ini di kawasan tersebut.

"Selama panggilan telepon tersebut, sekretaris jenderal menegaskan kembali posisi PBB tentang perlunya negara-negara anggota untuk menghormati hukum internasional, khususnya Piagam PBB, menahan diri, dan meredakan ketegangan untuk menjaga stabilitas regional," kata Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq.

Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil, dalam surat kepada Dewan Keamanan PBB yang diperoleh Associated Press, menuntut AS segera membebaskan awak kapal yang diculik dan mengembalikan minyak yang disita secara ilegal di laut lepas.

Dalam surat terpisah, Duta Besar Venezuela untuk PBB Samuel Moncada menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan untuk membahas apa yang ia sebut sebagai agresi AS yang sedang berlangsung.

"Ini berarti bahwa pemerintah AS mengklaim cadangan minyak terbesar di dunia sebagai miliknya sendiri, yang akan menjadi salah satu tindakan penjarahan terbesar dalam sejarah manusia," kata Moncada mengutip unggahan Trump.

Selain meminta Dewan Keamanan mengutuk penyitaan kapal tanker tersebut, Gil juga mendesak agar badan PBB itu menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan izin untuk tindakan terhadap Venezuela atau terhadap komersialisasi internasional minyaknya.

Sementara serangan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba memicu perdebatan soal penggunaan kekuatan militer, penyitaan kapal tanker dan langkah-langkah lain terhadap entitas yang dikenai sanksi masih sejalan dengan kebijakan AS sebelumnya. Hal ini disampailam Laksamana Madya AS (Purn) Robert Murrett yang kini menjadi profesor di Universitas Syracuse.

Ia menilai, dari sudut pandang militer, penyitaan kapal tanker minyak dan penerapan blokade jauh lebih aman dibandingkan konfrontasi militer langsung.

"Kebijakan AS mendukung transisi damai dan demokratis di Venezuela," kata Murrett.

"Jika Maduro setuju besok untuk mundur dan mengadakan pemilihan yang bebas dan terbuka, saya pikir kita akan senang, baik Demokrat maupun Republik," pungkasnya. (NYT/I-2)