Bawa Warga Gaza Emigrasi, Organisasi Gelap Al-Majd terkait Israel?

PENERBANGAN carter yang membawa 153 warga Palestina dari Jalur Gaza ke Afrika Selatan mendapat sorotan luas setelah para penumpang tiba tanpa dokumen resmi. 

Meski bukan penerbangan pertama dari Israel, kasus ini memicu kebingungan karena ketatnya pengawasan Israel atas perbatasannya dan jalur yang harus dilalui warga Palestina menuju bandara Ramon. 

Otoritas Afrika Selatan belum mengetahui bagaimana penerbangan tersebut dapat diizinkan berangkat.

Baca juga : Menelusuri Kejanggalan Al-Majd Bawa Warga Palestina ke Afrika Selatan

Para penumpang kemudian mengatakan kepada media bahwa perjalanan mereka diatur oleh sebuah kelompok bernama Al-Majd Europe, yang mengeklaim menyediakan evakuasi kemanusiaan.

Organisasi Bayangan

Al-Majd menyebut pihaknya didirikan di Jerman pada 2010 dan beroperasi dari Jerusalem. Namun tidak ada catatan resmi organisasi itu di registri amal maupun perusahaan Jerman. Investigasi Haaretz juga menemukan tidak ada entitas yang sesuai di Israel.

Selain itu, situs mereka menggunakan foto-foto dari krisis lain dan menyajikannya sebagai milik sendiri. Lokasi IP situs disembunyikan dengan perangkat lunak privasi. 

Baca juga : Bantuan untuk Gaza Menumpuk di Yordania dan Mesir akibat Ditolak Israel

Tombol donasi pun tidak berfungsi. Analisis DW, Kamis (20/11), terhadap riwayat Bitcoin menunjukkan hanya sekitar US$106 yang pernah diterima melalui dompet kripto mereka, meski situs tersebut mengeklaim bergantung pada donasi.

Warga Palestina yang terbang ke Afrika Selatan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka membayar antara US$1.500 hingga US$2.000 ke rekening yang digambarkan sebagai rekening pribadi. Al-Majd tidak menanggapi pertanyaan DW melalui email.

Investigasi Haaretz juga menghubungkan Al-Majd dengan Tomer Jamar Lind, warga Israel-Estonia berbasis di London. Namun ia tidak menjawab permintaan komentar.

Perusahaan yang mengoperasikan pesawat carter yakni Fly Yo dari Rumania dan Kibris Turkish Airlines dari Siprus ternyata dimiliki oleh warga Israel.

Kekhawatiran Pemindahan Warga Palestina

Rangkaian temuan itu memicu kekhawatiran dari aktivis, politisi, dan media Afrika Selatan bahwa Al-Majd dapat menjadi bagian dari upaya relokasi warga Gaza.

DW menghubungi Kementerian Pertahanan Israel yang menangani urusan resmi Israel di Gaza, tetapi belum mendapatkan jawaban.

"Laporan tentang orang-orang yang diterbangkan ke tujuan yang terkadang tidak diketahui oleh Al-Majd sangat meresahkan," kata Tania Hary, Direktur Eksekutif Gisha. 

Dia menambahkan bahwa organisasi tak jelas itu tampaknya memanfaatkan keputusasaan masyarakat dan mulai diam-diam memenuhi visi Israel untuk pemindahan warga Palestina.

Pada Februari 2025, Presiden AS Donald Trump memaparkan rencana Gaza Riviera yang akan memindahkan penduduk Gaza ke negara ketiga. 

Pada bulan yang sama, Al-Majd mulai mempromosikan layanannya melalui media sosial. Sebulan kemudian, pemerintah Israel mengumumkan pembentukan direktorat emigrasi sukarela di Kementerian Pertahanan.

Kelompok HAM di Israel mengatakan mereka masih kekurangan informasi mengenai lembaga baru itu. Hary menegaskan bahwa kebijakan kepergian sukarela mendapat dukungan politisi senior Israel. 

Badan intelijen sebelumnya mengirim pesan teks ke warga Gaza untuk mengundang mereka menjajaki opsi keberangkatan.

Perwakilan Al-Majd Menjawab

DW berhasil mewawancarai seseorang bernama Omar yang nomornya tertera di situs Al-Majd sebagai kontak. Ia mengaku warga Palestina yang tinggal di Jerusalem tetapi menolak memberikan identitas lengkap.

Ia menegaskan bahwa tuduhan hubungan Al-Majd dengan Israel berasal dari Hamas dan Otoritas Palestina. Menurutnya, kedua entitas itu tidak menginginkan warga meninggalkan Gaza. Klaim ini tidak dapat diverifikasi secara independen.

Omar mengatakan bahwa untuk memindahkan warga Gaza ke bandara di Israel, organisasinya harus bekerja melalui COGAT, unit Kementerian Pertahanan Israel yang menangani urusan Gaza.

"Saya membantu rakyat saya di Gaza dan ini bukan emigrasi. Saya membantu orang-orang yang ingin hidup, bukan mati di Gaza," ujarnya.

Namun ia menolak menjawab pertanyaan mengenai kaitan dengan Lind, kerja sama dengan perusahaan carter Israel, tautan situs yang tidak berfungsi, maupun keuangan organisasi.

Prosedur Penerbangan dari Israel

Otoritas keamanan Israel tetap harus memberi izin atas penerbangan carter keluar dari negara itu. Sejak 1967, Israel membatasi pergerakan warga Palestina. Izin perjalanan keluar Gaza biasanya hanya diberikan untuk bekerja, berobat, atau keadaan kemanusiaan tertentu. 

Setelah serangan 7 Oktober 2023, pembatasan itu makin ketat, meski laporan terbaru menunjukkan izin keluar kini lebih mudah diberikan sejak pembentukan direktorat emigrasi sukarela.

Tidak ada data resmi mengenai jumlah warga Gaza yang sudah pergi. WHO mencatat 2.589 evakuasi medis tahun ini, sementara lebih dari 100.000 warga Palestina diperkirakan mencapai Mesir pada awal 2024.

Soal emigrasi sangat sensitif dalam konteks Israel-Palestina.

"Berdasarkan hukum internasional, setiap orang berhak untuk hidup di negaranya dengan aman dan bermartabat, untuk pergi demi keamanan mereka sendiri atau alasan lain apa pun, dan untuk kembali ke sana," kata Omar Shakir dari Human Rights Watch. 

Israel Halangi Warga Gaza Pulang

Tantangannya, ujar dia, yaitu rekam jejak Israel selama puluhan tahun dalam menghalangi hak pengungsi Palestina untuk kembali.

Amnesty International juga menegaskan bahwa kegagalan Israel menjamin hak kembali sejak 1948 telah menyebabkan penderitaan berkepanjangan.

Survei Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina menunjukkan sekitar separuh warga Palestina di wilayah pendudukan kini ingin mengajukan emigrasi atau naik dari 25% sebelum konflik terbaru. Sementara itu, unggahan Al-Majd di TikTok dipenuhi komentar warga Gaza yang putus asa.

"Dalam kondisi yang menghancurkan di Gaza saat ini, dorongan apa pun tidak dapat dianggap sebagai pilihan bebas," ujar Hary. 

Ia menambahkan bahwa promosi emigrasi sukarela ditambah kondisi hidup yang tidak layak mengarah pada pola pemindahan paksa yang dibungkus sebagai pilihan mandiri.

Di bawah hukum internasional, pemindahan paksa suatu populasi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. (I-2)