Tiongkok Geser  75% Pinjaman Justru ke Negara Kaya seperti Amerika Serikat

AMERIKA Serikat (AS) tercatat sebagai negara dengan jumlah pinjaman terbesar dari Tiongkok dalam dua dekade terakhir, demikian menurut kumpulan data komprehensif baru yang mengubah pandangan umum mengenai arah pendanaan luar negeri Beijing. 

Temuan ini menunjukkan bahwa pinjaman Tiongkok kini diarahkan untuk memperkuat kepentingan strategis dan kekuatan nasionalnya sendiri.

Pinjaman ke Negara Kaya

Baca juga : Utang Global US$102 Triliun pada 2024, Indonesia Sumbang Berapa?

Selama ini, banyak pihak meyakini bahwa investasi dan pinjaman Tiongkok, termasuk hibah skala kecil, lebih ditujukan kepada negara berkembang melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI). Namun laporan terbaru AidData dari College of William & Mary, Virginia, menyebutkan bahwa lebih dari tiga perempat pinjaman luar negeri Tiongkok saat ini justru mengalir ke negara-negara kaya yang memiliki nilai strategis.

Pinjaman tersebut difokuskan pada sektor infrastruktur penting, mineral strategis, hingga aset teknologi tinggi.

"Ukuran keseluruhan portofolio Tiongkok dua hingga empat kali lebih besar dari perkiraan yang dipublikasikan sebelumnya," kata Brad Parks, Direktur Eksekutif AidData dan penulis utama laporan Mengejar Tiongkok, Belajar Bermain dengan Aturan Peminjaman Global Beijing.

Baca juga : Waduh, Kenaikan Utang bukan Cuma di Amerika Tapi juga Tiongkok!

AidData melacak lebih dari 30.000 proyek dan aktivitas di 217 negara selama riset tiga tahun. Total pinjaman luar negeri Tiongkok periode 2000-2023 mencapai 2,2 triliun dolar AS.

AS menempati posisi pertama dengan pinjaman sebesar 202 miliar dolar AS, dialokasikan ke hampir 2.500 proyek di berbagai negara bagian.

"Ini merupakan penemuan yang luar biasa, mengingat AS telah menghabiskan sebagian besar dekade terakhir untuk memperingatkan negara-negara lain tentang bahaya mengakumulasi eksposur utang yang signifikan terhadap Tiongkok, dan menuduh Tiongkok mempraktikkan diplomasi jebakan utang," kata Parks.

Perusahaan milik negara Tiongkok terlibat dalam berbagai proyek di AS, mulai dari fasilitas LNG di Texas dan Louisiana, pusat data di Virginia Utara, hingga terminal bandara di New York dan Los Angeles. 

Beijing juga membiayai akuisisi perusahaan teknologi tinggi di bidang robotika, genomika, dan teknologi canggih lainnya. 

Perusahaan-perusahaan besar AS disebut turut menerima fasilitas kredit dan dukungan likuiditas dari kreditor Tiongkok.

Penerima pinjaman terbesar berikutnya adalah Rusia (172 miliar dolar AS), Australia (130 miliar dolar AS) dan Venezuela (106 miliar dolar AS).

Laporan menyatakan pola ini tidak hanya terkait peluang ekonomi, tetapi juga strategi jangka panjang Tiongkok untuk memperkuat posisi sebagai kekuatan industri dan teknologi dunia, serta menyaingi AS.

AidData menilai bahwa strategi agresif Tiongkok kini mulai memengaruhi cara negara-negara Barat menggunakan bantuan luar negeri sebagai alat geopolitik. Laporan itu menyinggung dana talangan 20 miliar dolar AS yang diberikan AS kepada Argentina sebagai salah satu contoh.

"Pemerintahan Biden dan Trump telah berupaya membiayai akuisisi kepemilikan saham dalam infrastruktur penting dan aset mineral penting di negara-negara berpenghasilan tinggi dengan alasan keamanan nasional," tulis laporan tersebut.

Pembubaran USAID bergaya tradisional oleh pemerintahan Trump juga dikaitkan dengan tekanan kompetitif dari Tiongkok. 

Legislator AS kini mempertimbangkan apakah dana bekas USAID bisa dialihkan untuk memperbesar kapasitas pinjaman Badan Keuangan Pembangunan Internasional AS (DFC) dari 60 miliar menjadi 250 miliar dolar AS agar dapat bersaing dalam proyek-proyek bernilai strategis.

Laporan tersebut menegaskan bahwa pendekatan Tiongkok yang terkoordinasi telah memaksa negara-negara Barat untuk meninjau kembali cara mereka menggunakan bantuan dan kredit internasional.

Namun laporan juga mencatat keterbatasan negara demokratis Barat yang tidak dapat mengatur perusahaan swasta seketat Tiongkok. Hal ini dinilai memberi Beijing keuntungan besar dalam mengejar tujuan keamanan nasional jangka panjang. (Newsweek/H-4)