Indonesia Bisa Rebut Peluang dari Perang Logam Langka AS-Tiongkok, Asalkan...

PERANG dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok memasuki babak baru dengan sasaran konflik adalah logam tanah jarang atau rare earth element (LTJ). Komoditas ini menjadi rebutan global karena perannya yang vital dalam kendaraan listrik, turbin angin, jet tempur, dan teknologi canggih lainnya.

Melansir NHK, pemerintah Tiongkok menyatakan akan menangguhkan larangan ekspor beberapa mineral penting ke AS hingga November 2026, mulai Minggu (9/11). Langkah ini menyusul kesepakatan yang dicapai pada KTT AS-Tiongkok bulan lalu, di mana Beijing menyatakan akan melonggarkan kontrol ekspornya atas mineral-mineral tersebut.

Pakar menilai di tengah ketegangan AS-Tiongkok, Indonesia dapat muncul mengambil peluang sebagai calon pemain baru. Pakar transisi energi dan kebijakan lingkungan sekaligus peneliti International Institute for Sustainable Development, Zacky Ambadar, menilai peluang itu cukup besar.

Baca juga : Ada Perang Dagang, AS dan Tiongkok Tetap Mitra Utama RI

Menurut dia, Indonesia berpotensi memanfaatkan perang dagang, asalkan strategi dijalankan dengan cermat. Masalahnya, kata Zacky, tidak hanya soal menambang dan mengekspor.

“Kalau kita membuka keran dagang tapi belum memenuhi persyaratan pasar--baik Amerika Serikat maupun Tiongkok--nanti kita yang kena penalti,” ujarnya pada acara Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum), Senin (10/11).

Ia menekankan pelajaran bisa dipetik dari Tiongkok yang berhasil karena strategi yang terencana dan konsisten sejak lama, sehingga sekarang menjadi pemimpin global dalam sektor tanah jarang. ‘Negeri Tirai Bambu’ itu kini hampir memonopoli produksi dan pemrosesaan mineral tanah jarang.

Baca juga :  Menilik Laku Trump, AS, dan Indonesia

Zaky menyoroti strategi Beijing yang menutup diri dari pasar global pada saat yang sama menggenjot penelitian dan pengembangan (R&D), dan pasar domestik. Hasilnya, Tiongkok bisa menyerap LTJ mereka sendiri sekaligus mengendalikan harga dan pasokan.

“Indonesia tidak perlu meniru kebijakan protektif mereka, tapi kita harus bisa mengembangkan pasar. Aspek environmental, social, governance (ESG) harus diperhatikan, begitu juga standar perdagangan internasional. Jangan sampai kita mau berdagang, tapi belum siap, sehingga akhirnya yang rugi kita sendiri,” kata Zacky.

Dalam persaingan global yang semakin sengit, langkah Indonesia untuk memetakan potensi LTJ adalah awal yang penting. Namun, kemampuan memenuhi standar internasional dan membangun pasar domestik yang kokoh akan menentukan apakah Indonesia hanya menjadi pengikut atau benar-benar pemain utama di panggung logam langka dunia.

“Saat ini kami sudah mulai mengadakan mapping. Tahun 2026, mudah-mudahan studi terkait logam tanah jarang sudah bisa kami keluarkan,” ungkapnya.

Tiongkok hampir memonopoli ekstraksi tanah jarang serta pemurniannya, yaitu proses pemisahannya dari mineral lain. Data Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan bahwa Tiongkok menyumbang sekitar 61% produksi tanah jarang dan 92% pemrosesannya. Sementara menurut Centre for Strategic and International Studies(CSIS), Tiongkok menyumbang sekitar 70% penambangan global dan 90% pemrosesan mineral tersebut.

ETP Forum, yang terdiri dari Climateworks Centre, Centre for Policy Development (CPD), Institute for Essential Services Reform (IESR), International Institute for Sustainable Development (IISD), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), menilai bahwa tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran akan menjadi titik kritis untuk memastikan reformasi kebijakan energi berjalan konsisten dengan arah dekarbonisasi jangka panjang.

Dibutuhkan koordinasi lintas sektor, reformasi fiskal yang berkeadilan, dan konsistensi komitmen politik agar Indonesia tidak kehilangan momentum menuju ketahanan energi dan emisi nol bersih. (BBC/South China Morning Post/B-3)