Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KERJA sama dengan Amerika Serikat memanglah patut disorot dan dikejar melihat kondisi kawasan Indonesia dan ASEAN. Terlebih beberapa waktu lalu negeri adidaya tersebut telah menyumbangkan ventilator dan dana untuk membantu Indonesia menghadapi pandemi covid-19. Apakah pola hubungan ini tanpa risiko?
Amerika Serikat dan Indonesia menduduki urutan total populasi terbanyak ke-2 dan ke-4 dari seluruh dunia. Ditambah lagi, kedua negara tersebut merupakan negara demokrasi yang besar dan memiliki pengaruh luas. Namun, negeri Paman Sam itu sedang dilanda hiruk-pikuk pergerakan yang menuntut keadilan bagi kaum minoritas, dan menuntut kepemimpinan yang lebih baik untuk mengatasi kesenjangan sosial.
Ditambah lagi, keadidayaan Amerika Serikat akhir-akhir ini ditantang Tiongkok dengan isu seperti Laut Cina Selatan. Lantas, patutlah dilihat untung rugi Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara adidaya tersebut, utamanya dalam menghadapi tantangan-tantangan di depan mata.
Hal yang harus dipikirkan adalah administrasi Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Presiden yang satu ini terkenal dengan gaya memimpinnya yang agak random dan bahkan nyleneh. Indonesia pun pernah kena batunya ketika Trump melampiaskan kekesalannya di Twitter mengenai kebijakan Indonesia untuk meningkatkan pajak bagi layanan streaming dari AS seperti Netflix. Pelampiasan ini bisa dibilang sangat tidak diduga, karena beberapa momen yang lalu sang presiden dan pemerintahan AS setuju bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi wabah pandemi covid-19. Kedua aksi yang bertolak belakang tersebut bisa dijadikan kajian bagi Indonesia dalam menjalin diplomasi dengan Amerika Serikat.
Bukan hanya Trump, namun orang-orang di sekitarnya pun bisa juga dibilang kadang berbicara tanpa didukung substansi. Misalnya, Sekretaris Negara AS Mike Pompeo menuai kritik karena pidatonya mengenai Tiongkok, komunisme, dan 'dunia bebas'. Richard N Haass, seorang diplomat berpengalaman, pun menegur Pompeo karena telah menyampaikan info yang keliru tentang sejarah hubungan AS dan Tiongkok serta tidak memberikan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan antara dua negara besar tersebut.
Seperti yang dituliskan di buku karya mantan penasihat keamanan nasional John Bolton berjudul The Room Where It Happened, Trump memiliki kebiasaan untuk mengumpulkan orang-orang yes man di sekitarnya dan menggantikan orang-orang yang tidak setuju dengannya.
Kalau bilang apapun, jawabannya pasti “Siap! Pak presiden”. Tanpa debat, tanpa ganggu gugat.
ASEAN dan AS
ASEAN pun bingung dalam menghadapi Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump. Sebut saja Fillipina, tetangga utara Indonesia, malah semakin mendekat ke poros Tiongkok dalam permasalahan Laut Cina Selatan dan covid-19. Dalam State of the Union Address Presiden Rodrigo Duterte, menyatakan bahwa ia akan 'meminta kepada Tiongkok' untuk memprioritaskan Filipina dalam menyumbangkan atau menjual vaksin. Terlebih lagi, mereka juga pelan-pelan menjauh dari AS ketika menghentikan izin aparatur militer AS untuk menetap di Filipina. Ironisnya, selama ini dikenal Filipina merupakan salah satu negara terdekat AS di ASEAN.
Keinginan administrasi Presiden Trump dan pandangannya mengenai pentingnya menghormati sentralitas ASEAN patut pula dipertanyakan. Akhir-akhir ini AS membentuk koalisi yang beranggotakan Australia, India dan Jepang untuk mengcounter gerakan dan gertakan Tiongkok. Lalu, bagaimanakah nasib Indonesia dan ASEAN selagi kedua kubu ini menebuh genderang perang? Bagi Indonesia, ASEAN adalah titik penting bagi diplomasi di dunia internasional.
Bak kata bijak don’t put your eggs in one basket atau janganlah menaruh telur di satu keranjang, Indonesia sebagai negara yang memiliki politik luar negeri bebas dan aktif bisa saja berdiplomasi dengan negara manapun, termasuk Tiongkok dan AS. Tetapi, dalam konteks sekarang kedua negara tersebut sedang berlomba untuk status adidaya tingkat dunia. Itu pun ditambah lagi dengan kepemimpinan Amerika Serikat yang selalu curiga, skeptis, dan lebih suka menjalin hubungan terbatas dua negara dibanding banyak negara sekaligus.
Jelas, dalam menjalin hubungan Indonesia dengan AS, Indonesia haruslah bersiap menghadapi serangan dan tudingan random dari administrasi Trump yang kerap bak petir di siang bolong. Hal tersebut perlu diperhatikan, terutama dalam kondisi dunia internasional yang sekarang ini banyak poros atau multipolar. Selain itu, Indonesia juga haruslah menjadi pemimpin dan contoh dalam menunjukkan relevansi ASEAN dan konsep ‘sentralitas ASEAN’ kepada pihak manapun.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan bertemu pada hari ini di Alaska untuk membahas upaya mengakhiri perang tiga tahun antara Moskow dan Ukraina.
Presiden Donald Trump yakin Presiden Rusia Vladimir Putin siap capai kesepakatan terkait perang di Ukraina.
Pentagon mengumumkan seluruh 800 personel Garda Nasional telah sepenuhnya dikerahkan ke Washington DC.
Ketika ditanya apakah konsekuensi tersebut berupa sanksi atau tarif, Trump menolak merinci, hanya mengatakan tidak perlu menjelaskannya.
Melania Trump mengancam akan menggugat Hunter Biden US$1 miliar, karena klaim Melania diperkenalkan ke Trump oleh Jeffrey Epstein.
Presiden Donald Trump menegaskan Rusia akan hadapi konsekuensi sangat berat, jika Presiden Rusia Vladimir Putin tolak gencatan senjata.
Dalam rangka memperingati HUT ke-58 ASEAN, Move, aplikasi perjalanan terkemuka di Asia Tenggara resmi meluncurkan Discover Asean.
Sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan, Indonesia mendukung langkah bersama ini untuk memperkuat jati diri ASEAN sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.
Kemendag telah memfasilitasi sekitar 700 UMKM di program UMKM Bisa Ekspor dengan total transaksi US$90,04 juta atau sekitar Rp1,4 triliun.
PERBATASAN Thailand-Kamboja kini membara lagi. Kontak senjata serupa pernah meletus pada 2008.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh upaya ASEAN dalam mencari solusi damai atas konflik internal di Myanmar serta ketegangan bersenjata antara Thailand dan Kamboja
KOMITMEN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved